Program Sambang Desa Besutan Bupati Malang Dikritik Fraksi PKB
Program ini diminta lebih fokus pada pemberdayaan dengan tindak lanjut yang konkret agar tidak hanya menjadi kegiatan seremonial
MALANG, SJP — Kegiatan Sambang Desa Gotong Royong yang dilaksanakan oleh bupati Malang sejak awal Januari lalu, mendapat sorotan tajam dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Abdulloh Satar.
Menurutnya, kegiatan sambang desa memiliki tujuan baik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, agar dapat memberikan hasil lebih maksimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Satar mengatakan, kegiatan tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi masyarakat terkait pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
"Sambang desa seharusnya bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi desa," ungkapnya, Kamis (6/2/2025).
Salah satu sisi yang disorotinya yaitu terkait pengembangan program one village one product. Banyak desa memiliki potensi produk unggulan. Namun, belum sepenuhnya bisa memasarkan produknya dengan maksimal.
Oleh karena itu, Satar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif. Hal itu bisa dilakukan dengan pelatihan digital marketing agar produk unggulan desa dapat dikenal lebih luas.
Kemudian, Satar menyarankan agar penerapan konsep one village one destination untuk desa-desa yang memiliki potensi pariwisata.
Konsep ini dapat mendorong desa untuk memaksimalkan potensi destinasi wisata unggulan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun dalam pengelolaannya, perlu berbasis komunitas. Agar dampak ekonominya langsung dirasakan oleh warga desa.
Satar menilai, kegiatan sambang desa tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya yaitu keterbatasan waktu dan kondisi geografis yang membuat tidak semua desa bisa dijangkau.
"Dalam satu kecamatan, dari 17 desa. Hanya 13 desa yang dapat dikunjungi. Beberapa desa merasa tidak terjangkau dan kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan bupati," tambahnya.
Karena itu, Satar meminta agar desa-desa yang belum terjangkau, menjadi prioritas dalam kunjungan berikutnya.
Selain itu, kegiatan sambang desa harus memiliki rencana tindak lanjut (RTL). Tujuannya, agar hasil dari kegiatan tersebut tidak hanya menjadi catatan, tetapi bisa segera diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Meski program tahun 2025 sudah terkunci dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dia percaya masukan dari sambang desa bisa menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 itu berharap agar kegiatan sambang desa yang menyasar 33 kecamatan se Kabupaten Malang menjadi instrumen yang efektif untuk memajukan desa-desa.
Dengan mengoptimalkan program sambang desa, pihaknya yakin, desa-desa di Kabupaten Malang bisa berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal, serta membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
