Pj Sekda Bondowoso Punya 3 Strategi Entaskan Kemiskinan Ekstrem di Bumi Ki Ronggo
Data dari BPS, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sebagai berikut : Tahun 2022 di Bondowoso tercatat ada sebanyak 105.690, kemudian tahun 2023 sebanyak 105.130 dan tahun 2024 sebanyak 99.620 jiwa.
BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten Bondowoso, saat ini melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) tengah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan ekstrem.
Seperti diketahui, meskipun data data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam waktu tiga tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso memang cenderung turun.
Pada tahun 2022 di Bondowoso tercatat ada sebanyak 105.690, kemudian tahun 2023 sebanyak 105.130 dan tahun 2024 sebanyak 99.620 jiwa, atau dengan persentase 13,34 persen.
Selain melakukan verval, sesuai arahan Kementerian Sosial (Kemensos), saat ini ada pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang didalamnya ada 3 indikator.
Di antaranya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos, Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) dari Bappenas dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK.
Sementara itu, saat ini Pemkab sudah memiliki 3 langkah strategis dalam menyiasati kemiskinan ekstrem di Bumi Ki Ronggo. Langkah itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Fathur Rozi.
“Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan cara pemberian bantuan sosial, atau bantuan langsung tunai (BLT),” ungkapnya, saat dikonfirmasi suarajatimpost pada Selasa (11/3/2025 ).
Strategi yang kedua, kata Pj Sekda, adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat atau pendapatan, melalui kegiatan pemberdayaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin.
“Peningkatan pendapatan ini dengan cara pemberdayaan melalui UMKM. Jadi mereka yang sudah mendapat bansos, tidak akan ketergantungan. Makanya kita bantu stimulan, bukan konsumsi,” ungkapnya.
Selanjutnya, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo ini menyampaikan strategi ketiga, dengan meminimalisasi kantong-kantong kemiskinan, dengan cara konektivitas wilayah.
“Konektivitas itu bukan hanya jalan saja, tetapi konektivitas secara digital. Berarti ada digitalisasi, pengetahuan dan menjadikan desa digital atau smart village. Ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Sementara, untuk targetnya, kata Pj Sekda, masih dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang begitu siginifikan. Ia menyebut dari tiga strategi tersebut yang paling terpengaruh oleh efisiensi anggaran adalah pemberdayaan.
“Yang paling berpengaruh kepada pemberdayaan, kalau bansos itu tetap. Untuk BLT Dana Desa juga masih, walaupun sekarang ada pengurangan maksimal 15 persen,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah menjelaskan, langkah-langkah untuk penanganan kemiskinan nantinya, Pemkab Bondowoso tetap mengacu kepada Asta Cita Presiden dan Nawa Bhakti Satya PemprovJawa Timur dan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini tengah disusun.
“Mudah-mudahan dari berbagai visi dan misi Bupati Bondowoso, nanti akan diterjemahkan di perangkat daerah masing-masing, tentunya di OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan kemiskinan,” tandasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
