Petani Tuban Kecewa, Forum BBWS BS Tak Jawab Akar Masalah Banjir

TUBAN, SJP – Forum dialog bersama BBWS BS , petani dan anggota DPR RI digelar di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Selasa, (5/8 2025), menuai kekecewaan.

Forum tersebut diwarnai ketegangan saat salah seorang peserta dialog menyuarakan normalisasi Kali Avour agar mengembalikan lebar sungai seperti ukuran semula, yakni 24 meter. Seperti diketahui, saat ini lebarnya hanya menyisakan beberapa meter saja.

Para petani menilai pertemuan tersebut tidak memberikan kepastian terhadap penyelesaian banjir yang setiap tahun merendam lahan pertanian mereka, akibat terdampak dari mangkraknya pembangunan waduk Jabung Ring Dyke di perbatasan Kabupaten Tuban - Lamongan Jawa Timur. Persisnya Kecamatan Widang - Tuban 

Dua anggota DPR RI, Ali Mufthi dan H. Eko Wahyudi, hadir dalam forum tersebut bersama perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS). Dialog itu bertujuan menyerap aspirasi petani, khususnya terkait masalah banjir akibat luapan Kali Avour dan sungai-sungai limpasan dari wilayah Rengel, Grabagan, hingga Semanding.

Namun bagi para petani, forum itu belum menjawab substansi persoalan. “Tidak ada komitmen konkret yang bisa kami pegang. Semua masih normatif,” kata Nur Ahsan, perwakilan petani dari Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), kepada suarajatimpost usai forum digelar.

Menurut Ahsan, para petani telah lama menyuarakan keresahan terkait luapan air yang disebabkan pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan di kawasan pegunungan kapur, di wilayah sekitar yang hutannya sudah gundul dan adanya tambang ilegal yang berdampak pada hulu aljiran Kali Avour.

Puncak kekesalan itu bahkan sempat mendorong warga menjebol tanggul Waduk Jabung Ring Dyke (JRD) di Desa Mlangi dan Mrutuk pada 17 Juni 2025 lalu.

BBWS BS dan Pemerintah Kabupaten Tuban merespons kejadian itu dengan merencanakan proyek revitalisasi sungai sepanjang sembilan kilometer yang disebut akan dimulai akhir Agustus 2025. Namun, Ahsan menyebut rencana tersebut belum menyentuh akar masalah.

“Kami minta normalisasi menyeluruh dari hulu sampai hilir, bukan hanya pengerukan ringan di bagian bawah. Termasuk permintaan kami soal AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), alat pertanian, pelatihan adaptasi iklim, semuanya belum ada jawaban jelas,” ujar dia.

Kepala BBWS BS, Gatut Bayuadji, tidak membantah bahwa aktivitas pertambangan ilegal di hulu turut memperparah sedimentasi sungai. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap tambang liar.

"Kami sedang menjalin komunikasi lintas sektor, termasuk dengan desa dan kabupaten. Tapi penanganan ini perlu kolaborasi agar tidak menimbulkan konflik sosial,” ujar Gatut.

Sementara itu, Anggota DPR RI Ali Mufthi menyebut hasil forum dialog akan dijadikan bahan laporan ke kementerian terkait. Ia juga menyinggung evaluasi terhadap proyek normalisasi sebelumnya.

“Harapan kami sama seperti masyarakat, wilayah ini tidak lagi jadi langganan banjir. Tapi semua butuh proses dan sinergi lintas lembaga,” kata Ali.

Sebelumnya, pada 14 Juni 2025, para petani juga telah melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Tuban. Namun hingga kini, belum ada langkah signifikan yang dilakukan untuk mengurai masalah yang terus berulang setiap musim hujan tersebut. (**)

Editor: Rizqi Ardian