Petani Tambak di Gresik Keluhkan Lambatnya Distribusi Pupuk Bersubsidi
Para petani tambak ikan di Kabupaten Gresik kewalahan untuk membeli pupuk non-subsidi. Mereka berharap pupuk subsidi segera didistribusikan.
GRESIK, SJP—Para petani tambak ikan di Kabupaten Gresik mempertanyakan alokasi pupuk bersubsidi yang rencananya akan didistribusikan tahun ini. Hal itu lantaran harga pupuk non-subsidi terlalu mahal.
Penggunaan pupuk non-subsidi mengakibatkan biaya perawatan budi daya tambak ikan tidak sebanding dengan harga jual ikan. Kondisi itu diungkapkan salah satu ketua kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Desa Watuagung, Kecamatan Bunga, Suhel.
Padahal, kata Suhel, pendataan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk penerima pupuk bersubsidi sudah dilakukan untuk masing-masing pokdakan sejak beberapa bulan lalu.
"Sudah dua tahun ini kita belum merasakan suplai pupuk bersubsidi. Sementara kemarin ada pendataan RDKK yang masing-masing dikoordinir pokdakan difasilitasi dari Dinas Perikanan," ucapnya, Sabtu (5/7/2025).
Suhel menjelaskan, para petani budi daya tambak ikan saat ini sangat membutuhkan pupuk bersubsidi. Pupuk dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan pakan alami, kesuburan perairan, memperbaiki kondisi tanah, hingga meningkatkan produksi ikan.
Namun sejauh ini, petani mengeluhkan harga pupuk tersebut yang mencapai Rp350 per sak seberat 25 kilogram. Sedangkan dalam satu hektare lahan tambak, petani membutuhkan sekitar 100 kilogram pupuk dalam satu kali masa panen.
"Biaya perawatan itu belum ditambah harga pakan ikan," paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Ratna Heri Sulistyowati mengungkapkan, pendataan RDKK pupuk bersubsidi sudah diusulkan ke pemerintah pusat.
Dalam datanya, ada 303 pokdakan dengan jumlah total 5.683 pembudi daya yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Gresik. Luas lahan budi daya yang dikelola mencapai 8.743,08 hektare.
Dinas Perikanan Gresik mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 dengan rincian urea sebanyak 2.449.818,50 kilogram; SP sebanyak 2.379.946,80 kilogram; dan pupuk organik 262.477,00 kilogram.
Namun Ratna menyebut, terkait teknis distribusi pupuk bersubsidi masih menunggu keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Jadi belum ada alokasi pupuk bersubsidi. Memang perpresnya sudah, ada tapi masih menunggu. Mudah-mudahan tahun ini bisa," pungkasnya. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
