Pemkab Mojokerto Segera Gelar Job Fit, Kiai Asep Pastikan tiada Nonjob dan Jual Beli Jabatan

MOJOKERTO, SJP—Informasi soal job fit yang akan digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dikonfirmasi oleh KH. Asep Saifuddin Chalim, tokoh muslim Indonesia sekaligus inisiator tim transisi dan percepatan pembangunan Kabupaten Mojokerto. 

Kiai Asep menyebut, job fit atau uji kesesuaian dan kelayakan itu akan diikuti sekitar 38 pejabat Pemkab Mojokerto dengan kriteria golongan IIB atau jabatan kepala dinas pada bulan Juli 2025.

Sementara tim penilai atau tim seleksi (timsel) job fit disebutnya dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Job fit ini disusun berdasarkan prinsip the right man on the right place. Seluruh keputusan akhir berada di tangan kepala daerah. Sementara tim dari Pemprov Jawa Timur berperan sebagai pemantau.

"Dipastikan tidak ada nonjob, apalagi jual beli jabatan. Kalau ada, kita curigai siapa itu. Tidak ada yang nonjob," kata Kiai Asep saat ditemui di Guest House Universitas KH. Abdul Chalim, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Ahad (29/6/2025) malam. 

Dia menambahkan, hasil dari asesmen penyesuaian kesesuaian kompetensi, kinerja, dan potensi pejabat dengan jabatan yang diemban ini tujuannya untuk memastikan pejabat berada pada posisi yang tepat sesuai dengan kualifikasi, pengalaman, dan tuntutan jabatan, serta mendukung efektivitas kinerja pemerintahan. 

Selain itu, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah ini menerangkan, job fit ini merupakan bagian dari strategi manajemen pemerintahan untuk menjaga dinamika, produktivitas, dan profesionalitas pejabat pemerintahan.

"Rotasi jabatan menjadi mekanisme penting untuk mencegah kejenuhan birokrasi. Kalau terlalu lama di satu posisi, kreativitas dan semangat pengabdian bisa menurun," terangnya. 

Saat ini terdapat empat jabatan strategis yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Yakni sekretaris DPRD, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta direktur RSUD dr. Soekandar dan kepala Disperindag. Namun Kiai Asep menegaskan, job fit ini tidak hanya berorientasi pada posisi kosong.

"Bisa jadi jabatan yang kini diisi Plt akan terisi dari rotasi jabatan OPD non-PAD lainnya," imbuhnya.

Kembali ditegaskan olehnya, dalam pemerintahan Bupati Muhammad Albarra dan Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian disebutnya tidak ada ruang untuk calo jabatan. 

Kiai Asep berjanji akan melakukan tindakan tegas jika praktik jual beli jabatan masih dilakukan oleh oknum di Pemkab Mojokerto. 

"Tidak ada istilah posisi kepala OPD basah lalu dibeli atau dimainkan. Kalau ada yang melakukan akan kami tindak tegas. Jadi tidak ada yang bermain-main dengan jabatan," tegas ayah dari Bupati Mojokerto Muhammad Albarra itu.

Job fit ini merupakan bagian dari visi besar Pemkab Mojokerto untuk menjadi daerah rujukan pembangunan nasional.

Selain empat jabatan yang kosong, beberapa OPD lain juga masuk bidikan evaluasi job fit. Khususnya yang berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, kinerja optimal di sektor PAD menjadi krusial untuk kemandirian fiskal.

Sebagai penutup, Kiai Asep mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan pengamat untuk ikut mengawal reformasi birokrasi dan pembangunan segala lini di lingkungan Pemkab Mojokerto. (*) 

Editor: Ali Wafa