Pemkab Malang Galang CSR untuk Solusi Pembangunan 5 Tahun

MALANG, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus mendorong penerapan teori pentahelix dalam membangun daerah. Konsep ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk di bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pembangunan.

"Kita menerapkan teori pentahelix, kebersamaan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pengusaha untuk membangun Kabupaten Malang," ucap Bupati Malang Sanusi usai membuka Forum Koordinasi Kelompok Kerja dan Pelaksana Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Malang Tahun 2025 di Atria Hotel Malang, Selasa (18/3/2025).

Salah satu fokus utamanya adalah pemanfaatan dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Malang. Distribusi CSR akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan dialokasikan ke berbagai sektor strategis.

"Nanti kita lihat hasilnya. CSR itu bisa dibagi sesuai dengan bidangnya. Misalnya, ada perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah. Mereka bisa membantu membakar sampah. Ini bisa menjadi solusi pemusnahan sampah. Karena saat ini yang menjadi masalah bukan hanya penimbunan, tapi juga pemusnahannya," jelas Sanusi.

Menurutnya, saat ini, kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Malang masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan solusi dalam bentuk pembakaran maupun pengolahan sampah agar tidak semakin menumpuk.

Selain untuk lingkungan, CSR juga diharapkan dapat membantu sektor pendidikan. Sejumlah perusahaan telah berkontribusi dalam perbaikan sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, hingga mendukung transportasi bagi pelajar yang melanjutkan studi ke luar negeri.

"Ada sekolah yang rusak, mereka (pengusaha) bisa bantu. Bisa juga ada yang membantu beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi ke luar negeri. Seperti kemarin, sudah ada lima orang yang berangkat ke Swedia dan Australia berkat bantuan CSR di bidang kesenian dan pendidikan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menegaskan, CSR menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk dalam berbagai bidang.

"CSR itu merupakan salah satu kekuatan pembiayaan yang bisa digunakan untuk membangun daerah. Pak Bupati telah membentuk forum CSR yang anggotanya terdiri dari badan usaha baik BUMN, BUMD, maupun swasta. Pemerintah daerah memiliki pokja (kelompok kerja) yang mengoordinasikan program daerah dan menawarkannya kepada perusahaan untuk dieksekusi," jelas Tomie yang ditunjuk sebagai koordinator dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha agar alokasi CSR lebih tepat sasaran.

"Saat ini kita belum bisa secara maksimal melihat potensi CSR. Tahun ini kita masih dalam tahap mengupayakan pola terbaik. Pemerintah daerah memiliki berbagai kebijakan yang perlu didukung CSR agar implementasinya bisa lebih cepat. Beberapa program yang telah berjalan, misalnya, beasiswa pendidikan dari CSR perusahaan seperti Djarum untuk siswa SMA," tambahnya.

Dia menguraikan, pada tahun 2025, Pemkab Malang menargetkan beberapa program prioritas yang bisa difasilitasi melalui CSR. Salah satunya sekolah unggulan.

Pemerintah mengajak perusahaan untuk mendukung dengan menyediakan sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas belajar lainnya.

Tidak hanya itu, Tomie juga menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang juga bakal ada bantuan dari program ini.

"Dengan banyaknya perusahaan di bidang pertanian dan pangan, CSR dapat membantu menyediakan bahan baku makanan bergizi bagi anak-anak sekolah," terangnya.

Dalam rapat koordinasi CSR terbaru, sebanyak 19 perusahaan telah mengonfirmasi keterlibatannya dalam program pembangunan Kabupaten Malang. Beberapa di antaranya adalah Bank Jatim, Bentoel dan Greenfield.

"Kami menyampaikan program-program prioritas Kabupaten Malang. Lalu perusahaan bisa memilih sesuai bidangnya. Harapannya, dengan sinergi ini, CSR tidak hanya berbentuk dana tunai, tetapi juga dalam bentuk barang dan layanan. Seperti dump truck untuk pengelolaan sampah atau bantuan beasiswa," ujar Tomie.

Dengan berbagai langkah ini, Pemkab Malang berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media bisa memberikan solusi nyata bagi berbagai tantangan pembangunan daerah. (*)

Editor: Ali Wafa