Pemkab Kediri Kembali Raih Opini WTP ke-9 secara Berturut-turut
Dari hasil pemeriksaan yang diterima, Kabupaten Kediri diketahui mencatatkan prestasi membanggakan dalam hal capaian tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK. Dimana hasil prosentase yang didapat melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 92,37 persen dan menempatkan Kabupaten Kediri masuk 9 besar di Jawa Timur.
KEDIRI, SJP—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri tahun ini kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.
Capaian ini sejalan dengan komitmen Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang terus mendorong jajarannya untuk dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP ini menjadi yang kesembilan kalinya diterima Pemkab Kediri secara berturut-turut.
Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 ini diserahkan oleh Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali kepada Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa pada Selasa (27/5/2025).
Dari hasil pemeriksaan yang diterima, Kabupaten Kediri diketahui mencatatkan prestasi membanggakan dalam hal capaian tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK.
Hasil persentase yang didapat Pemkab Kediri melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 92,37 persen dan menempatkan Kabupaten Kediri masuk 9 besar di Jawa Timur.
“Alhamdulillah Pemkab Kediri kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur dengan nilai di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur” ungkap Dewi usai menerima hasil LKPD Tahun Anggaran 2024 di gedung BPKP Provinsi Jawa Timur.
Dewi mengungkapkan, capaian yang diterima tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Kediri dalam menjalankan keuangan daerah dengan baik dan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Dengan capaian WTP ini tentu harapannya semakin hari integritas kita semakin meningkat dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Plh. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Ayub Amali mengapresiasi seluruh kepala daerah, termasuk Kabupaten Kediri atas komitmen dan kerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Karena opini wajar tanpa pengecualian itu merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Ayub Amali dalam sambutannya.
Dia menambahkan, opini WTP pada dasarnya adalah kondisi yang normal jika laporan keuangan dikelola sesuai prinsip dan aturan yang berlaku. Untuk itu, BPK berharap komitmen transparansi dan akuntabilitas terus dijaga.
“Sebenarnya opini WTP itu suatu keadaan yang normal bagi pengelolaan laporan keuangan, jadi semoga tetap dijaga,” pesannya. (adv)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
