Pemkab Bojonegoro Petakan Wilayah Rawan Kekeringan, Desa Diminta Aktif Perbarui Data Warga

BOJONEGORO, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai memetakan kawasan rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi krisis air di musim kemarau tahun ini. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pendamping desa, dan pegiat desa tahun 2026 di Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (23/4/2026).

Selain persoalan kekeringan, forum tersebut juga menyoroti akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga pengelolaan lingkungan berbasis rumah tangga.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pemetaan wilayah rawan kekeringan diperlukan agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran. Data desa terdampak nantinya akan menjadi dasar koordinasi lintas instansi.

“Data ini akan dikoordinasikan dengan BPBD dan Dinas PU SDA. Selain itu terkait DTSEN harus benar-benar sesuai kriteria agar bantuan sosial tepat sasaran,” ujar Nurul Azizah.

Menurutnya, peran pemerintah desa menjadi penting karena desa dinilai paling mengetahui kondisi riil masyarakat, termasuk wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Endah Retnoningroem menjelaskan, DTSEN menjadi basis utama pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial maupun program pembangunan.

“DTSEN merupakan basis data tunggal individu atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sudah dipadankan dengan data kependudukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembaruan data secara berkala diperlukan agar kategori desil maupun status kemiskinan ekstrem warga tidak keliru. Sebab, validitas data akan menentukan ketepatan penerima bantuan pemerintah.

Di sisi lain, isu lingkungan juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Achmad Syoleh Fatoni menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.

“Jika kita merawat alam, alam akan merawat kita,” katanya.

DLH Bojonegoro mendorong empat langkah utama pengelolaan lingkungan, yakni edukasi dan pelatihan rutin, sistem pengelolaan limbah desa, konservasi air dan lahan hijau, serta kolaborasi dan pelaporan lingkungan.

Fatoni juga mendorong setiap kecamatan memiliki tempat peluruhan sampah organik untuk mengurangi volume limbah rumah tangga.

“Di desa biasanya ada lahan belakang yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat peluruhan. Sampah organik jangan dicampur plastik agar proses penguraiannya lebih cepat,” pungkasnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries