Pastikan Kualitas Makan Bergizi Gratis, Pemkot Mojokerto Sidak Sejumlah SPPG

KOTA MOJOKERTO, SJP–Pemerintah Kota Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan kesiapan aktivasi kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-libur Lebaran. 

Langkah ini diambil untuk menjamin standar kesehatan dan kualitas asupan bagi anak-anak di wilayah Kota Mojokerto.

Pemkot melakukan peninjauan di empat titik lokasi, yakni SPPG Wates, Kecamatan Magersari; SPPG Permata, di Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, serta SPPG Kauman dan SPPG Blooto. 

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyebutkan bahwa dalam sidak ini pemkot ingin memastikan kelayakan fasilitas produksi, ketepatan porsi sesuai jenjang usia, hingga kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dalam sidak tersebut, Wali Kota yang karib disapa Ning Ita tersebut memberikan teguran keras kepada salah satu pengelola SPPG yang dinilai memiliki fasilitas dapur tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat.

"Ada SPPG yang kami beri teguran karena melayani 3.000 penerima manfaat, namun kondisi dapurnya sangat sempit. Ini menjadi perhatian serius terkait manajemen waktu masak dan higienitas," ujar dia saat diwawancarai di lokasi. 

Pemerintah Kota Mojokerto meminta pengelola tersebut segera melakukan relokasi ke tempat yang lebih layak sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hal ini bertujuan agar proses penyiapan makanan tidak terhambat oleh keterbatasan ruang, terutama saat harus mengejar target distribusi gelombang pertama dan kedua.

Ning Ita menekankan bahwa faktor kesehatan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional ini. 

Pihaknya menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk memperketat pemantauan secara rutin.

Dijelaskan olehnya bahwa sesuai kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat penyesuaian kuota pelayanan dari semula 3.000 porsi menjadi 2.500 porsi per SPPG.

Ning Ita menyebut bahwa dari total 11 SPPG yang saat ini beroperasi di Kota Mojokerto, terdapat dua unit yang status operasionalnya ditangguhkan (suspend) karena belum melengkapi izin SLHS.

Ia juga meminta satgas pengawasan diwajibkan melakukan rapat rutin dengan koordinator tingkat kota (SPPI) serta menyusun laporan berkala guna menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

Saat ini, Kota Mojokerto baru memiliki 11 unit SPPG yang telah beroperasi dari total kuota sebanyak 17 unit yang dialokasikan oleh BGN. 

Pemkot berharap unit-unit yang baru berdiri nantinya dapat mencontoh SPPG yang telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dengan baik.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mengenai kualitas makanan. Program ini adalah bagian dari upaya menyiapkan Generasi Emas, sehingga aspek gizi dan kesehatan tidak boleh dikompromikan demi mengejar keuntungan semata," pungkas Ning Ita. (ADV-KOM) 

Editor: Syaiful Aries