Paripurna DPRD Jombang Ungkap IPM Naik, Pengangguran dan Kemiskinan Turun Signifikan

JOMBANG, SJP – Kabupaten Jombang dianggap memiliki perkembangan cukup menjanjikan dalam upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Bupati Jombang Warsubi dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2024 pada Kamis (20/3/2025) lalu. 

LKPj 2024 itu dipaparkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji.

Hadi didampingi tiga wakil ketua DPRD Jombang: Donny Anggun, Octadella Bilytha Permatasari, dan M Syarif Hidayatullah. Wakil Bupati Salmanudin Tazid juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang Agus Purnomo dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang juga hadir.

Di hadapan anggota DPRD Jombang, Warsubi memaparkan sejumlah capaian positif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di berbagai sektor pembangunan selama tahun 2024.

Dia menyebut, tahun 2024 merupakan tahun penuh inovasi dan kemajuan. Hal itu terbukti nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

Capaian utama yang dipaparkannya yaitu dalam hal tata kelola pemerintahan yang diindikasikan dengan perolehan nilai memuaskan pada Indeks Good Governance (IGG).

IGG merupakan nilai yang merujuk pada tingkat tata kelola pemerintahan di suatu daerah untuk mengukur kinerja pemerintah dan mengidentifikasi peluang untuk sebuah kemajuan.

“Pada tahun 2024 nilai IGG terealisasi sebesar 83,26. Nilai ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 82,91 atau tercapai sebesar 100,42 persen," ucap Warsubi pada Rabu (9/4/2025).

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perkembangan penduduk miskin dan atau miskin ekstrem di Jombang. 

Pada tahun 2024, nilai IPM Kabupaten Jombang mencapai 75,67: meningkat sebesar 0,51 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023 yang hanya 75,16. 

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan,” ujar Warsubi. 

Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sebesar 8,60 persen: turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 9,15 persen atau turun sebanyak 0,55 poin.

Tidak hanya itu, di sisi yang lain, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 berhasil ditekan hingga mencapai angka 0 persen. 

“Sesuai data yang kita miliki by name by address. Hal ini memperkuat dukungan bahwa berbagai kebijakan yang terkait dengan penanganan kemiskinan,” bebernya. 

Kemudian pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 4,66 persen. Turun menjadi 3,75 persen atau 0,91 poin pada tahun 2024. 

“Saya sampaikan terlebih dahulu, tingkat pengangguran terbuka adalah rasio antara banyaknya pekerja dengan jumlah angkatan kerja,” jelas Warsubi. 

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Admaji menyambut baik perkembangan positif yang dialami Kabupaten Jombang dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. 

Namun demikian, Hadi meminta Pemkab Jombang terus bekerja keras mengingat tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2024 turun dibandingkan 2023. Yakni dari 71,88 persen menjadi 71,91 persen.

Sebab, kata Hadi, dengan turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja, maka persentase penduduk usia kerja secara ekonomi juga mengalami penurunan. 

“Untuk itu, ke depan kita perlu mengkaji hal ini secara komprehensif untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” terang Hadi. (***) 

Editor: Ali Wafa