Pantau Bansos Tekan Kemiskinan Ekstrem, Komisi IV DPRD Probolinggo Beri 3 Catatan Kritis
Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo menilai, Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ini menjadi bagian penting dalam percepatan upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus utama pembangunan daerah.
PROBOLINGGO, SJP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo melalui Komisi IV memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyalurkan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
Program banruan sosial (bansos) menjadi bagian penting dalam percepatan upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus utama pembangunan daerah.
Dalam acara penyerahan bantuan sosial yang dilaksanakan pada 28-30 April 2025, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo seperti Arief Hidayat, Umil Sulistyoningsih, Edi Cahyono, Intan Cahya Kurniasari, dan Gus Nawa turut hadir.
Kehadiran mereka merupakan bentuk dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan bahwa bantuan diterima sepenuhnya oleh masyarakat yang benar-benar tergolong miskin ekstrem, tanpa adanya pemotongan atau penyimpangan.
"Kami, dari Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, bersama Mbak Umil, Mas Edi, Mbak Intan, dan Gus Nawa, hadir langsung untuk memastikan bahwa program penanganan kemiskinan ekstrem ini berjalan dengan baik," ujar Cak Dayat, sapaan akrab Arief Hidayat, perwakilan Komisi IV pada Senin, (28/4/2025)saat memantau penyaluran bansos di Dringu, Kabupaten Probolinggo.
"Komisi IV ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang paling rentan, bukan hanya mengurangi angka statistik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga yang selama ini terpinggirkan," tambahnya.
Kendati begitu, Komisi IV memberikan beberapa catatan kritis untuk memperkuat program tersebut, antara lain:
- Validasi dan verifikasi data penerima harus diperketat dan diperbarui secara berkala.
- Sistem pengawasan lapangan perlu diperkuat untuk mencegah adanya penyimpangan distribusi.
- Evaluasi pasca-penyaluran menjadi penting untuk menilai efektivitas bantuan terhadap perubahan kondisi hidup penerima.
Selain itu, DPRD Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal program-program pengentasan kemiskinan ekstrem ini sebagai prioritas bersama, sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Mohammad Haris dan Wakil Bupati Fahmi AHZ dalam membangun Kabupaten Probolinggo yang lebih inklusif dan adil sosial. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
