Membawa Sapi, Ratusan Jagal dan Pedagang Daging di Surabaya Luruk Gedung DPRD Tolak Relokasi RPH

SURABAYA, SJP — Gelombang penolakan terhadap relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian memuncak pada Senin (12/1/2026). 

Ratusan jagal dan pedagang daging yang tergabung dalam Paguyuban RPH Pegirian meluruk Gedung DPRD Kota Surabaya, membawa tiga ekor sapi hidup sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap mencekik mata pencaharian mereka.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi ini sempat diwarnai ketegangan saat massa memaksa membawa masuk hewan ternak ke halaman gedung dewan di Jalan Yos Sudarso. 

Akibat tumpahnya massa ke badan jalan, arus lalu lintas di pusat kota Surabaya mengalami kelumpuhan total selama beberapa jam, memaksa kepolisian melakukan rekayasa arus.

Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa pemindahan RPH ke kawasan Oso Wilangun bukan sekadar relokasi fisik, melainkan ancaman terhadap ekosistem ekonomi yang telah terbangun secara turun-temurun.

"Kami menolak pindah karena lokasi baru tidak representatif. Kebijakan ini akan mematikan mata pencaharian kami yang sudah berjalan puluhan tahun di Pegirian. Seharusnya DPRD membela rakyat, bukan justru memuluskan pengusiran," teriak salah satu orator di atas mobil komando.

Kekecewaan massa mengerucut pada tanggapan Komisi B DPRD Surabaya. Para jagal menilai wakil rakyat gagal menjadi jembatan aspirasi dan cenderung berpihak pada ambisi pembangunan pemerintah kota tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis para pekerja di RPH.

Mereka mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika tuntutan pembatalan relokasi tidak dipenuhi.

Menanggapi tekanan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, menanggapi aksi tersebut. Ia menyebut penolakan para jagal tergolong terlambat karena rencana relokasi merupakan kebijakan lama yang telah masuk tahap pelaksanaan.

"Relokasi ini bukan kebijakan mendadak. Penolakan seharusnya disampaikan sejak awal perencanaan, bukan saat pembangunan sudah berjalan," ujar Faridz kepada awak media.

Faridz mengeklaim pihaknya telah menawarkan solusi berupa penyediaan armada pengangkut daging untuk menekan biaya distribusi ke lokasi baru.

Namun, ia menyayangkan sikap Paguyuban RPH Pegirian yang dianggap tidak kooperatif dalam pertemuan sebelumnya.

"Kami sudah fasilitasi, termasuk tawaran kendaraan pengangkut. Namun pada rapat terakhir, mereka justru melakukan aksi walk out sebelum pembahasan tuntas," imbuhnya.

Meski gelombang protes masif terjadi, pemerintah setempat hingga saat ini masih bersikukuh bahwa relokasi harus tetap berjalan.

Di sisi lain, para pedagang dan jagal menganggap solusi teknis seperti kendaraan angkut tidak menjawab persoalan utama jarak dan potensi hilangnya pelanggan setia di kawasan Pegirian. (*) 

Editor: Syaiful Aries