Masa FPMN Minta Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Dicopot dari Jabatan, Ternyata Ini Masalahnya!

Kabupaten Nganjuk, SJP - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nganjuk, Yusuf Satrio Wibowo diminta mundur dari jabatanya oleh beberapa Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN), karena dinilai plonga-plongo telah gagal dalam pelaksanaan bantuan beras di Desa ngepung, Kecamatan Patianrowo, nganjuk Jawa Timur

"Sesuai tuntutan kami, Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan harus dicopot, karena plonga-plongo ra iso opo-opo (tidak maksimal dan tidak bisa apa-apa)," ucap Ketua FPMN Suyadi saat memberikan keterangan pers didepan suarajatimpost, Selasa (11/6/2024).

Menurut Suyadi, pihaknya menginginkan agar Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan pendataan, dengan memerintahkan badan statistik dan data ulang terkait kepentingan umum.

"Jujur mas, saya sangat kecewa melihat seperti ini, umpomo oleh lho tak idoni ( kalau boleh tak ludahi) tapi ya gak etis la, masak orang tak berguna kita ludahi," kata Suyadi dengan geramnya, Selasa (11/6/2024) sore, sekira pukul 16.00 WIB.

Disinggung terkait agenda aksi demo forum peduli masyarakat nganjuk (FPMN) di Pemkab Nganjuk, Ketua FPMN Suyadi mengatakan, aksi demo hari ini sudah kedua kalinya.

Menurutnya, bantuan beras dari Menteri PMK,sampai masuk Mahkamah Konstitusi di Jakarta, karena bantuan tersebut diduga ada unsur politik.

"Saya pribadi tidak mempersoalkan urusan politik, itu kembali ke urusan politik, tetapi yang saya persoalkan di dalam bantuan orang pusat itu datanya orang meninggal dunia, sepetti yang terjadi di Desa Ngepung ada 108 orang meninggal yang dapat, kita tinggal menghitung kali 264 desa," ungkapnya.

"Kami sangat kaget, coba hitung di Desa Ngepung, yang meninggal 108 orang dapat jatah, padahal sudah meninggal, coba anda kalikan 264 desa, kali 10 Kilogram beras, berapa?," beber suyadi didepan media.

Kata Suyadi, ini jelas tidak tepat sasaran dan sulit untuk dicari solusinya. Ia juga menyatakan, saat aksi pertama memang dikhususkan Desa Ngepung, yang menurutnya ada oknum Pemkab yang berpawakan kepala gundul masuk Desa Ngepung.

Bahkan setelah datang di Desa Ngepung ada beberapa orang dapat bantuan. Tapi ada masalah lagi, mereka mendapatkan bantuan pada bulan Mei hingga bulan Juni 2024.

"Untuk bantuan empat karung beras dari bulan Januari hingga April dikemanakan ?. Ya inilah persoalan yang ada di Desa Ngepung," papar Suyadi.

Suyadi sangat kecewa, karena hasil aksi hari ini sangat tidak memuaskan. Pasalnya, usaha dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mewakili Pemerintah Kabupaten Nganjuk, diduga sengaja menghindar dan mencari-cari supaya tidak ada pernyataan apapun yang diminta oleh pendemo.

"Alhamdulillah, meskipun menunggu berjam-jam, akhirnya kami dapat pernyataan, walaupun ini sangat tidak memuaskan," ungkap Suyadi dengan muka merah padam.

"Jangan hanya monitoring dan ndelok tok (lihat saja, red), harusnya Pemkab sendiri harus intervensi di dalam dinas, supaya bantuan ini tepat sasaran," geramnya.

Meskipun, Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna tidak menemui para pendemo, Suyadi tidak mempermasalahkan.

"Hanya Pj kok sombong, dulu saat bertemu pertama, ngakunya orang Nganjuk, harusnya orang Nganjuk peduli dengan orang Nganjuk. Saat Nganjuk ada persoalan seperti ini, kok malah gak mau ketemu," cecar Suyadi sesekali menarik nafas.

Sementara itu, Pemkab Nganjuk yang diwakili Sekretariatan, Arif saat ditemui suarajatimpost usai memberikan notulen hasil mediasi kepada FPMN mengatakan, hanya sesuai dengan batas kewenangan Pemkab Nganjuk yakni melaksanakan monitoring terhadap bantuan pangan.

Sempat ditanya, dari FPMN sempat nunggu lama untuk hasil mediasi tersebut, pihaknya mengatakan, "Ya kami minta petunjuk pada pimpinan kami," tutupnya singkat. (*)

Editor: Rizqi Ardian