Legislatif Soroti Belum Meratanya Realisasi MBG di Kabupaten Malang

MALANG, SJP - Sejak mulai diluncurkan pada Senin (6/1/2025), program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Malang belum terealisasi merata.

Di Kecamatan Kepanjen misalnya. MBG hanya menyasar 10 sekolah: mulai dari jenjang PAUD sederajat, hingga SMA sederajat.

Sedangkan di Kecamatan Singosari, MBG hanya menyasar 27 sekolah: terdiri dari 13 PAUD dan TK, 10 SD, dua SMP, dan dua SMK.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), di Kabupaten Malang terdapat 1.061 SD negeri, 94 SD swasta, 97 SMP negeri, 265 SMP swasta, dan 2.722 TK dan PAUD.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Alayk Mubarok, fenomena ini merupakan hal yang wajar.

Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang belum menerima petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas tentang realisasi MBG.

Bahkan, di Kabupaten Malang, baru ada satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Harapannya, ketika juknis dan juklak sudah turun, jumlah SPPG dapat ditambah.

“Untuk Malang, ada 3000 sasaran untuk 1 SPPG. Harapannya nanti begitu ada juklak dan juknis, kita sudah bersiap perbanyak SPPG dan kolaborasi" ucapnya, Kamis (9/1/2025).

Alayk mengatakan, karena belum terbitnya juklak dan juknis itu, maka Pemkab Malang belum secara resmi melaksanakan program MBG dengan sempurna.

“Satu SPPG ini akan melayani sekitar 3.000 siswa. Idealnya, per kecamatan paling tidak satu SPPG," paparnya.

Sebab menurutnya, pemerintah merencanakan sasaran MBG sebanyak 3 juta pelajar di awal tahun 2025. Sedangkan di Jawa Timur, saat ini hanya tersedia 17 SPPG.

Kata Alayk, Pemkab Malang perlu menyesuaikan anggaran untuk realisasi MBG. Kemudian bila diperlukan penambahan SPPG, maka akan segera ditambah.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kodim 0818 dan Polres Malang tentang perlunya menambah SPPG. Diperlukan 6 sampai 7 SPPG untuk seluruh wilayah Kabupaten Malang.

"Kemarin kita membuat satu simulasi perencanaan, mulai PAUD, SD, dan SMP, baik swasta maupun negeri. Itu akan dikaver semuanya. Kalau yang unsur lain, akan sesuai kewenangan lembaga masing-masing," tukasnya.

Program MBG untuk sekolah madrasah akan dikaver oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan lembaga PAUD, SD, dan SMP akan dikaver pemkab.

"Kalau SMA itu kewenangan provinsi. Masing-masing sektor sudah ada leading sektornya," bebernya.

Alayk menyebut, Pemkab Malang telah merencanakan alokasi anggaran MBG senilai Rp 40 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Malang.

"Anggaran ini kita masukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan. Kita sudah mempersiapkan 40 miliar itu sebagai bentuk dukungan kita, iktikad kita, untuk mengolaborasikan program ini," pungkas politisi Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) itu. (*)

Editor: Ali Wafa