Langkah DPRD Jombang Cari Solusi Terkait Program KDMP Terkendala Lahan

JOMBANG, SJP – Komisi A DPRD Kabupaten Jombang mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi atas hambatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah setempat. Pasalnya, program prioritas tersebut masih terkendala masalah ketersediaan lahan di sejumlah desa.

RDP yang digelar pada Rabu (18/02/2026) itu menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, Bagian Hukum Pemkab Jombang, serta Kodim 0814 Jombang.

Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas kendala di lapangan. Berdasarkan data dari Kodim 0814 Jombang, realisasi pembangunan KDMP di Kabupaten Jombang saat ini mencapai 170 desa. Namun, masih terdapat kekurangan 136 titik yang belum dapat direalisasikan.

"Total sampai hari ini jumlah KDMP di Kabupaten Jombang mencapai 170 desa. Sisanya masih ada kekurangan 136 titik," ujar Totok.

Totok menjelaskan, dua kendala utama yang menjadi penghambat adalah ketiadaan lahan untuk pembangunan serta keterbatasan biaya pengurugan tanah di lokasi yang sudah disiapkan. Menurutnya, meskipun Jombang masuk dalam 10 besar capaian pembangunan KDMP, realisasi pembangunan fisik masih jauh dari target.

"Kita jangan terlena karena masuk 10 besar. Faktanya, dari total 170 titik yang berproses, baru 15 desa yang pembangunannya tuntas 100 persen," tegasnya.

Ia mencontohkan kasus di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, yang hingga kini masih menunggu realisasi pengajuan penggunaan aset daerah. Totok mendorong agar proses perizinan dan koordinasi antarinstansi seperti kecamatan, DPMD, dan BKAD dapat dipercepat.

Sependapat dengan DPRD, Kasdim 0814 Jombang, Mayor Ckm/Cke Nurhadi, membenarkan bahwa mayoritas kendala pembangunan KDMP berasal dari aspek pertanahan. Dari 170 titik yang berjalan, hanya sedikit yang rampung total akibat terkendala lahan dan biaya urug.

"Dari 170 titik pembangunan tadi, baru 15 yang sudah rampung 100 persen," kata Nurhadi.

Ia menambahkan, sebaran desa yang kesulitan lahan cukup merata, namun paling banyak ditemui di kawasan perkotaan Jombang. Untuk itu, ia menekankan perlunya solusi konkret melalui koordinasi lintas sektoral agar seluruh desa di Jombang segera memiliki gerai KDMP yang dapat dioptimalkan.

"Kalau contoh yang kesulitan lahan ada di Kecamatan Jombang Kota. Sebarannya rata-rata ada di seluruh wilayah Jombang. Untuk mewujudkan semua desa memiliki gerai KDMP, tentu dibutuhkan solusi konkret dari semua pihak," pungkasnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries