Kunjungi Kota Malang, Menteri PKP Tegaskan Kemudahan Akses Rumah Bersubsidi bagi Masyarakat

KOTA MALANG, SJP — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah bersubsidi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan jurnalis.

Pesan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Perumahan ASN Malang dan peninjauan Prasarana, Sarana, serta Utilitas Umum (PSU) 2024 di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jumat (17/10/2025).

Begitu turun dari mobil, Maruarar langsung menyapa wartawan dan memberikan keterangan terkait program perumahan rakyat yang tengah dijalankan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa wartawan juga berhak mendapatkan fasilitas rumah bersubsidi seperti masyarakat pada umumnya.

“Semua warga negara punya hak yang sama untuk memiliki rumah layak, termasuk teman-teman wartawan,” ujar Maruarar, Jumat (17/10/2025).

Ia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh hunian layak. 

Salah satu bentuk nyata keberpihakan tersebut ialah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah bersubsidi.

“Kita siapkan semua untuk rakyat. Coba, pernah nggak ada presiden yang kasih BPHTB gratis, PBG gratis? Ini bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil,” tegas pria yang akrab disapa Bang Ara ini.

Maruarar juga menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kemerdekaan ekonomi bagi rakyat kecil di sektor perumahan.

Pemerintah tengah menyiapkan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga yang disubsidi negara agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kunjungan itu, Maruarar didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Sekda Jatim, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, perwakilan Bank Tabungan Negara (BTN), serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jawa Timur dan Malang Raya.

Ketua DPD REI Jawa Timur Mochamad Ilyas menyatakan, pihaknya berkomitmen mendukung penuh program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami komitmen mendukung program tiga juta rumah. Tapi di lapangan memang masih banyak kendala, terutama soal regulasi dan perizinan,” ujar Ilyas.

Ilyas mencontohkan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum seragam di berbagai daerah.

“Misalnya soal PBG, yang katanya bisa selesai 15 menit. Faktanya, di beberapa daerah bisa sampai setahun. Ini yang kami sampaikan ke Pak AHY, Pak Tito, dan Pak Ara, disaksikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” imbuhnya.

Ia menambahkan, hingga kini realisasi pembangunan rumah bersubsidi di Jawa Timur baru mencapai sekitar 11–14 ribu unit, menempatkan provinsi ini di peringkat keempat nasional.

“Dengan sisa waktu sekitar dua bulan setengah, kami harap bisa menambah 3.000–4.000 unit lagi agar kontribusi Jawa Timur meningkat,” tegasnya.

Kunjungan Menteri PKP di Bandulan ini menjadi momentum konsolidasi lintas lembaga antara pemerintah pusat, daerah, perbankan serta para pengembang. 

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempermudah perizinan, mempercepat pembangunan, dan memastikan program rumah bersubsidi benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian