Komnas PA Jatim Soroti Kasus Gizi Buruk di Nganjuk, Pemda Diminta Proaktif Data Keluarga Miskin

KOTA MOJOKERTO, SJP – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Timur menyoroti serius permasalahan gizi buruk dan stunting yang masih banyak ditemukan pada anak-anak di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. 

Masalah kekurangan gizi ini dinilai sebagai ancaman serius bagi generasi penerus bangsa, terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan Presiden Prabowo.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas PA Jatim, Jaka Prima, dalam keterangannya di Mojokerto, menyatakan keprihatinan mendalam atas temuan kasus gizi buruk yang kondisinya cukup memprihatinkan. 

Salah satu kasus yang disoroti adalah kondisi Apri (7), seorang anak asal Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, yang dilaporkan harus menjalani perawatan medis setelah menderita gizi buruk sekitar kurun waktu setahun terakhir.

"Kami masih menemukan banyak anak-anak di berbagai daerah, khususnya Jawa Timur, mengalami gizi buruk, bahkan sampai kondisinya cukup memprihatinkan," kata Jaka, kepada suarajatimpost.com, Senin (3/11/2025). 

Ia menegaskan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak kekurangan gizi. Oleh karena itu, Komnas PA Jatim menekankan pentingnya komitmen keberlanjutan dari Pemerintah Daerah Nganjuk dan pemerintah desa untuk proaktif mendata warganya yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu dan rawan gizi buruk.

"Yang diperlukan adalah komitmen dari pemda dan aparat desa itu bagaimana melakukan pendataan secara berkesinambungan sehingga dapat diketahui keluarga mana yang anak-anaknya berpotensi terganggu masalah gizi. Itu adalah langkah awal dalam menekan angka anak kurang gizi buruk," tegas pengacara muda asal Kota Mojokerto itu. 

Komnas PA Jatim menyayangkan jika permasalahan gizi buruk terus terjadi seolah-olah pemerintah dan aparat desa tidak mengetahui dan abai terhadap warganya. 

Kondisi ini dinilai ironis di tengah gencarnya pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang memiliki program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak, serta berbagai bantuan bagi keluarga miskin.

Menyikapi temuan ini, Komnas PA Jatim mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan bagi warga miskin atau tidak mampu, serta peran aktif aparat desa selama ini.

Pihaknya juga meminta agar segera ditindaklanjuti apabila terbukti ada kelalaian dari aparat desa, serta menindak oknum yang sengaja membiarkan warga miskin tidak mendapatkan hak-haknya atas bantuan. 

"Ini perlu untuk memastikan setiap warga, terutama anak-anak, mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak gizi mereka," tandas Jaka. 

Diberitakan sebelumnya, Apri (7), warga Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, menjalani perawatan medis karena setelah menderita gizi buruk selama setahun terakhir. Dia sempat menjalani perawatan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kertosono, belakangan diinformasikan harus dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Kondisinya yang memprihatinkan baru terungkap setelah aktivis kesehatan melaporkan bahwa Apri, anak dari keluarga kurang mampu, mengalami gizi buruk parah dan nyaris luput dari perhatian pemerintah desa setempat.

Saat pertama kali datang ke rumah sakit, Apri dalam kondisi kritis. Berat badannya hanya 7 kilogram dengan tinggi 70 sentimeter, tubuhnya kurus, pertumbuhan terhambat, dan massa otot berkurang.

Menurut keterangan aktivis kesehatan Tanty Niswatin, yang turut memantau kondisi pasien melalui pihak rumah sakit, Apri datang dengan kondisi sangat lemah dan mengalami komplikasi serius.

“Kondisi pertama kali datang, pasien lemah, kejang, napas tidak teratur dan gula darah mencapai 513. Kondisinya parah, bisa dikatakan fatal,” ujar Tanty, Ahad (2/11/2025).

Tanty menyayangkan lambatnya penanganan terhadap kasus gizi buruk ini. Ia menilai, pemantauan tumbuh kembang balita seharusnya menjadi tanggung jawab rutin kader posyandu dan petugas kesehatan di wilayah desa.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Peran aktif dari pihak desa sangat penting untuk mendeteksi dini kasus gizi buruk pada balita,” tambahnya.

Selain faktor lingkungan, Tanty juga menyebut bahwa orang tua Apri memiliki keterbatasan mental dan kesulitan dalam merawat anaknya secara optimal. Kondisi itu memperparah kekurangan gizi yang dialami sang anak.

Sementara itu, Kepala Desa Kelutan Yuni Rohmawati mengakui adanya kelalaian dalam pemantauan kasus tersebut. Ia menyebut bahwa pihak desa sebenarnya telah memberikan bantuan, termasuk bantuan kereta dorong dari Dinas Sosial, namun belum mampu mengantisipasi kondisi Apri sejak awal.

“Kami akui memang ada kelalaian dalam kasus ini. Ke depan, kami akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Semua balita di desa kami harus mendapatkan pemantauan kesehatan yang optimal,” ujarnya. (*) 

Editor: Rizqi Ardian