Khofifah Koordinasi dengan BRIN Telusuri Dugaan Cengkeh Terkontaminasi Cs-137

Gubernur Khofifah bergerak cepat menggandeng BRIN menelusuri dugaan kontaminasi radioaktif Cs-137 pada ekspor cengkeh, demi menjaga kepercayaan pasar dunia dan reputasi ekspor Jawa Timur.

30 Oct 2025 - 21:22
Khofifah Koordinasi dengan BRIN Telusuri Dugaan Cengkeh Terkontaminasi Cs-137
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Ryan/SJP)

SURABAYA, SJP – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil langkah cepat merespons temuan dugaan kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk ekspor cengkeh yang disebut berasal dari Indonesia. 

Ia menegaskan Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan identifikasi bersama guna memastikan keamanan produk yang melewati jalur ekspor Jawa Timur.

"Saya sudah berkomunikasi dengan BRIN dan akan melakukan identifikasi bersama, karena inovasi-inovasi ini bisa berdampak langsung pada perekonomian, terutama bagi masyarakat yang produknya sudah diekspor," ujar Khofifah, Kamis (30/10/2025).

Kronologi Temuan Dugaan Kontaminasi

Kasus tersebut mencuat setelah otoritas kesehatan Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA), mendeteksi adanya isotop radioaktif Cesium-137 pada satu kontainer berisi cengkeh asal Indonesia yang dikirim ke luar negeri. 

Pemerintah Indonesia melalui Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 kemudian melakukan investigasi lanjutan.

Ketua Divisi Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137, Bara Hasibuan, menyebutkan bahwa kontainer tersebut telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada 29 Oktober 2025 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kontainer yang diduga terkontaminasi akan segera dilakukan pengujian ulang oleh tim gabungan," ujar Bara saat dikonfirmasi.

Dari hasil penelusuran sementara, sumber dugaan kontaminasi radioaktif mengarah pada perkebunan di Lampung, meski sebagian proses pengolahan dan ekspor dilakukan melalui Surabaya. Pemerintah menegaskan skala dugaan kontaminasi masih terbatas dan belum menyebar ke komoditas lain.

Menanggapi perkembangan ini, Khofifah menekankan pentingnya langkah ilmiah dan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan akurasi temuan serta menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk asal Indonesia.

"Koordinasi ini penting agar penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan ilmiah," tegasnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Timur bersama BRIN akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan verifikasi di lapangan untuk memastikan tidak ada indikasi kontaminasi radiasi pada produk yang diolah maupun dikirim dari Jawa Timur.

Khofifah menilai isu ini tak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra dan kepercayaan pasar global terhadap ekspor Indonesia, termasuk dari Jawa Timur yang menjadi salah satu pusat perdagangan rempah nasional.

"Potensi dampaknya tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga kepercayaan pasar internasional. Kita harus melindungi reputasi ekspor nasional," ujar Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menyebut telah berkomunikasi langsung dengan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat.

"Kita perlu diskusi lebih lanjut dengan Pak Laksana Tri Handoko supaya kolaborasi ini bisa lebih luas lagi," tambah Khofifah.

BRIN bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan kementerian terkait juga dijadwalkan melakukan pengambilan sampel dan pengukuran tingkat radiasi pada area produksi dan pengolahan rempah di beberapa wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya dan sekitarnya.

Khofifah menegaskan, langkah itu bukan sekadar penanganan kasus tunggal, melainkan bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat keandalan sistem ekspor nasional. 

Pemprov Jatim, kata Khofifah, siap menjadi bagian dari solusi melalui peningkatan pengawasan, inovasi keamanan lingkungan, dan kolaborasi riset dengan lembaga nasional.

"Ini bukan hanya soal satu kasus, tetapi juga bagaimana kita menjaga reputasi dan daya saing ekspor nasional. Jawa Timur siap menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan pangan dan lingkungan," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan seluruh proses pemeriksaan dan penanganan akan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan internasional seperti yang ditetapkan oleh IAEA (International Atomic Energy Agency).

Melalui langkah ini, Pemprov berharap masyarakat dan mitra dagang luar negeri dapat memperoleh kepastian bahwa seluruh produk ekspor Jawa Timur tetap aman, bersih, dan memenuhi standar global. (*)

Editor: Rizqi Ardian 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow