Kecam Pemblokiran Login Wikipedia, Koalisi Damai Desak Komdigi Segera Buka Akses

Suarajatimpost.com — Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) mengecam pemblokiran halaman login Wikipedia yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kebijakan tersebut dinilai menghambat produksi pengetahuan, merugikan kepentingan publik, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Sejak Selasa, 25 Februari 2026, pengguna di Indonesia tidak dapat melakukan login ke Wikipedia. Meski laman utama Wikipedia.org masih dapat diakses, fitur masuk bagi editor tidak berfungsi. Hasil penelusuran menunjukkan domain auth.wikimedia.org tercantum dalam sistem Trust Positif yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pemblokiran tersebut berdampak langsung pada proses penyuntingan artikel. Tanpa akses login, para kontributor tidak dapat menggunakan akun terverifikasi mereka dan hanya bisa melakukan penyuntingan secara anonim. Menurut Koalisi Damai, kondisi ini berisiko menurunkan kualitas dan akuntabilitas informasi karena mekanisme pengawasan berbasis komunitas tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, akun dengan hak akses khusus, termasuk administrator, juga tidak dapat menjalankan fungsinya. Padahal, peran administrator sangat krusial dalam menjaga integritas Wikipedia, seperti menangani perusakan halaman, mengelola artikel sensitif, serta menegakkan kebijakan editorial. Tanpa mekanisme tersebut, stabilitas dan kredibilitas konten Wikipedia dinilai berada dalam kondisi rentan.

Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Damai menegaskan bahwa dampak pemblokiran tidak hanya terbatas pada Wikipedia. Sejumlah proyek lain dalam ekosistem Wikimedia, seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary, juga ikut terdampak. Hal ini berpotensi menghambat partisipasi warga Indonesia dalam jaringan pengetahuan terbuka global yang selama ini dibangun secara kolaboratif.

Menurut Koalisi Damai, Wikipedia memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Platform ini telah menjadi rujukan awal bagi pelajar, mahasiswa, pendidik, hingga masyarakat umum untuk mengakses informasi. Ketika mekanisme penyuntingan dibatasi, potensi beredarnya informasi yang tidak akurat justru semakin sulit dikoreksi karena minimnya keterlibatan editor terverifikasi.

Dari sisi hukum dan hak asasi manusia, Koalisi Damai menilai pemblokiran tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Prinsip serupa juga ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Koalisi Damai juga merujuk pada berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa hak yang berlaku di ruang luring harus dilindungi pula di ruang daring, termasuk kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Dalam konteks ini, setiap pembatasan dinilai wajib memenuhi uji legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Lebih lanjut, Koalisi Damai memandang persoalan ini bersifat struktural dan tidak terlepas dari kebijakan tata kelola ruang digital, termasuk penerapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat beserta perubahannya. Koalisi menilai kebijakan tersebut kerap membuka ruang terjadinya pembatasan akses informasi secara tidak transparan.

“Atas dasar itu, kami memandang pemblokiran halaman login Wikipedia sebagai tindakan yang tidak proporsional dan berpotensi merugikan kepentingan publik,” demikian pernyataan tertulis Koalisi Damai, Kamis (26/2/2026).

Koalisi Damai mendesak pemerintah untuk segera membuka kembali akses login Wikipedia, mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan ruang digital, menghentikan praktik pemblokiran yang tidak transparan, serta menjamin adanya mekanisme pemulihan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat pembatasan akses informasi.

Koalisi Damai merupakan aliansi yang beranggotakan 16 organisasi masyarakat sipil, antara lain AJI Indonesia, AMSI, ELSAM, SAFEnet, Mafindo, hingga Wikimedia Indonesia. Koalisi ini dibentuk untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian sekaligus memperjuangkan tata kelola ruang digital yang demokratis, terbuka, dan berbasis hak asasi manusia.

Penulis: Febiana Dendo Ngara,Mahasiswa magang Unitri

Editor: Danu