Kasus Dugaan Intimidasi Karyawan, Mediasi Serikat Buruh Nganjuk dan Manajemen PT SAI Masih Buntu

NGANJUK, SJP – Konflik antara DPC HUKATAN KSBSI Nganjuk dan manajemen PT Sukses Abadi Indonesia (SAI) hingga kini masih buntu.

Meski kedua belah pihak sempat difasilitasi bertemu oleh Polres Nganjuk untuk mencari jalan damai, persoalan tersebut belum menemukan titik temu.

Ketua Serikat Buruh HUKATAN KSBSI Nganjuk, Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya tetap melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan. Ia menyebut sudah menyerahkan seluruh bukti kepada kuasa hukum, namun enggan membeberkan detailnya.

“Dengan persoalan tersebut, meskipun ada perdamaian, kami akan melanjutkan. Kita koordinasi dengan DPP dan kuasa hukum,” ujar Budi, Minggu (16/11/2025).

Ketika ditanya soal bukti pelaporan, ia hanya menegaskan bahwa semuanya telah disiapkan. “Kalau bukti, ini rahasia, kita akan buktikan,” singkatnya.

Sementara itu, perwakilan manajemen PT SAI, Ifang Sofyant, mengonfirmasi adanya pertemuan dengan serikat buruh di Polres Nganjuk untuk upaya perdamaian pada akhir Oktober 2025.

Namun, ia menyebut proses tersebut menjadi terhambat karena pihak serikat tidak segera memberikan keputusan terkait tawaran perdamaian. “Kami sudah ketemu untuk pencabutan perdamaian, tapi pihak Budi sendiri tidak langsung tanggap, artinya tidak langsung deal. Tapi diulur-ulur hingga sekarang,” jelas Ifang.

Hingga pertengahan November, kedua pihak masih belum mencapai kesepakatan. Situasi semakin memanas setelah muncul video berdurasi 15 detik yang diunggah akun TikTok DPC F HUKATAN KSBSI Nganjuk.

Dalam video itu, seorang pria yang diduga HRD PT SAI tampak mengucapkan kalimat bernuansa intimidasi kepada karyawan. Budi Santoso menilai perkataan dalam video tersebut tidak pantas dan menyimpang dari norma kesopanan. Ia menegaskan bahwa serikat buruh akan terus mengawal kasus dugaan intimidasi itu sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

“Dengan beredarnya video tersebut, masyarakat dan serikat buruh akan terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan keadilan bagi karyawan yang menjadi korban,” tegasnya. (*)

Editor: