2,5 Tahun Warga Pelem Nganjuk Terbaring akibat Stroke, Bertahan Hidup di Tengah Evaluasi Bansos
kini harus meratapi nasibnya di atas tempat tidur. Sejak bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga silam, wanita ini tak lagi mampu beraktivitas setelah diderita kelumpuhan total akibat serangan stroke.
NGANJUK, SJP - Di Kabupaten Nganjuk, seorang ibu rumah tangga kini hanya bisa terbaring tak berdaya akibat stroke parah yang menyerang saraf otaknya. Ironisnya, di tengah kondisi ekonomi yang kencang menghimpit, uluran tangan dari pemerintah desa justru mendadak terputus
Yoana Mujiarsih, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Dusun Semanding, Desa Pelem, RT/RW 001/005 Gang Masjid Kecamatan Kertosono, kini harus meratapi nasibnya di atas tempat tidur. Sejak bulan Oktober 2023 silam, wanita ini tak lagi mampu beraktivitas setelah diderita kelumpuhan total akibat serangan stroke
Sang suami, William Petrus Hendrik, mengisahkan awal mula petaka yang menimpa istrinya. Berawal dari pusing mendadak setelah bangun tidur di siang hari, Yoana terjatuh di area belakang rumah dan sejak saat itu kehilangan seluruh kemampuan motoriknya.
"Kejadiannya bulan Oktober 2023. Istri saya bangun siang, tiba-tiba mengeluh pusing. Dia minta diantar ke belakang. Setelah buang air kecil, dia jatuh bersama saya, kami jatuh berdua. Setelah jatuh itu, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak." Kata Wimpi
Pihak keluarga sejatinya telah berupaya maksimal dengan membawa Yoana ke rumah sakit daerah sebanyak empat kali. Namun, keterbatasan regulasi BPJS yang membatasi durasi rawat inap serta keterbatasan biaya, memaksa Yoana harus dipulangkan ke rumah tanpa adanya perkembangan medis yang signifikan.
Tim dokter menyatakan, keterlambatan penanganan akibat faktor keuangan membuat stroke ringan yang semula diderita, kini telah menyerang jaringan saraf otak dan melumpuhkan seluruh tubuh.
Di tengah kondisi kritis ini, keluarga justru tak tersentuh bantuan sosial. Menurut Wimpi, keluarganya hanya pernah menerima bantuan langsung tunai pada Februari dan Maret tahun lalu, serta bantuan beras sepuluh kilogram. Setelah itu, hak mereka mendadak terhenti dengan alasan bergilir. Upaya mencari kejelasan pun bak membentur dinding kosong. Pihak perangkat desa, mulai dari Kepala Dusun hingga Ketua RT seolah saling lempar tanggung jawab, sementara Kepala Desa Pelem selalu gagal ditemui.
"Saya sudah ke rumah Pak Lurah sampai empat kali, tapi tidak pernah ketemu, selalu dibilang tidak ada di rumah. Di balai desa pun alasannya masih ada tamu. Padahal saya ke sana menanyakan kelanjutan bantuan, karena kami sangat membutuhkan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saya berharap bantuan ini bisa segera diupayakan," ucapnya lirih.
Wimpi mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima bantuan pokok yang sangat dibutuhkannya. "Saya tidak dapat. Beras 20 kilo, minyak 4 liter, saya tidak dapat," ungkapnya dengan nada kecewa.
Bahkan, upaya untuk mempertanyakan haknya pun sudah berulang kali dilakukan. Wimpi mengaku telah berkoordinasi dengan aparatur desa setempat. Namun, jawaban yang diterima selalu sama dan bernada penundaan: bantuan masih dalam proses giliran.
"Aku dipimpong pak, dikongkon nemui kono kene, opo ngene dadi wong ora duwe, najan kui bantuan teko Pemerintah (saya disuruh ke sana dan ke sini, memang, saya ini miskin, meskipun itu bantuan dari Pemerintah)," celetuk Wimpi.
Kondisi memprihatinkan ini sebenarnya sempat mendapat perhatian dari pihak Dinas Sosial yang diwakili Muksin, petugas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta perwakilan Baznas, Pak Zainal Arifin.
Dalam kunjungan tersebut, pihak Dinsos menyarankan agar istri Wimpi dipindahkan ke panti jompo (panti asuhan) untuk mendapatkan perawatan yang layak. Namun, saran tersebut menemui jalan buntu.
"Kalau ke panti jompo, saya kan harus koordinasi dengan pihak keluarga dulu. Ternyata pihak saudaranya ini sudah lepas tangan, tidak mau tahu," jelas Wimpi. Pihak keluarga hanya bersedia membantu jika Wimpi ikut serta pindah, sebuah pilihan yang sulit dilakukan dalam situasi saat ini.
Untuk bertahan hidup dan merawat istrinya yang sakit, Wimpi kini hanya bisa mengandalkan kebaikan hati dan uluran tangan dari para tokoh masyarakat setempat yang peduli. Bantuan yang ia terima selama ini justru datang dari pihak swasta dan tokoh agama, seperti Gus Muslih dari Tegalharum, Gus Subhan dari Nglawak, serta sesekali dari seorang anggota dewan, Pak Sobri dari Perumahan Nglawak
Saat ditanya mengenai harapannya ke depan, Wimpi tidak meminta hal yang muluk-muluk. Ia hanya berharap pemerintah atau pihak terkait bisa segera turun tangan memberikan bantuan, khususnya untuk pengobatan sang ibu.
"Harapan saya kalau bisa ya secepatnya dibantulah, Mas. Saya ini kepengin untuk pengobatan Istri saya. Jujur, rasanya capek," tuturnya menutup pembicaraan.
Menanggapi hal tersebut, pihak petugas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Muksin memberikan klarifikasi serta memaparkan sejumlah langkah nyata yang telah dilakukan.
Muksin menyampaikan bahwa kondisi keluarga Wimpi sudah menjadi perhatian penuh. Beberapa bantuan darurat pun sebenarnya telah disalurkan melalui sinergi berbagai instansi, Pihak Kecamatan, Dinas Sosial, hingga Baznas setempat dilaporkan sudah turun langsung untuk memberikan bantuan sembako serta santunan guna meringankan beban keluarga.
Lanjut Muksin, Petugas dari Pustu (Puskesmas Pembantu) Desa Pelem bersama Puskesmas Kertosono telah melakukan kunjungan berkali-kali ke kediaman Wimpi untuk melakukan check-up medis dan memberikan obat-obatan.
Terkait keluhan berhentinya bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) sejak tahun 2023, Muksin menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi secara otomatis akibat adanya kenaikan tingkat desil (status kesejahteraan) pada data pusat, yang memicu penonaktifan otomatis pada kartu PBI-JK (BPJS gratis).
"Saat desilnya naik, bantuan dan BPJS-nya sempat tidak aktif. Namun, kami dari pihak kecamatan dan desa langsung bekerja sama untuk mengajukan penurunan desil kembali sesuai fakta di lapangan. Alhamdulillah saat ini desilnya sudah turun," ujar Muksin.
Saat ini, pihak petugas sedang memproses ulang pengajuan agar Wimpi dapat kembali masuk sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT. Meski ambulans dari Puskesmas sudah sempat disiapkan untuk merujuk istrinya Wimpi ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan lanjutan, pihak keluarga rupanya masih mempertimbangkan beberapa persyaratan teknis terkait akomodasi penunggu pasien.
Menurut Muksin, Wimpi sempat mengkhawatirkan biaya hidup dan konsumsi bagi pihak keluarga yang akan menjaganya selama di rumah sakit. Hingga saat ini, pihak desa dan kecamatan masih terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik atas kendala sosial tersebut.
Sementara itu, mengenai program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang dikabarkan belum diterima oleh yang bersangkutan, pihak DTKS Dinas Sosial menyarankan untuk mengonfirmasi langsung ke pihak Pemerintah Desa Pelem. Hal ini dikarenakan penyaluran bantuan pangan untuk periode ini didistribusikan langsung oleh pihak Bulog dan rekanan ke masing-masing desa dan kecamatan tanpa melalui jalur Dinas Sosial.
Sementara itu Kepala Desa Pelem Imam Hidayat Ari Wibowo yang diwawancarai saat acara "Grebek Suro" Minggtu (14/6/2026) menjawab dengan singkat dan padat. "Besok suruh menghadap saya," katanya.
Kisah pasangan suami istri Wimpi menjadi potret buram evaluasi akurasi data kemiskinan di tingkat bawah agar bantuan sosial dapat benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang sedang berada dalam kondisi kritis.
Kini, keluarga kecil di Dusun Semanding, Desa Pelem RT/RW 001/005 Gang Masjid ini hanya bisa berharap adanya keajaiban dan ketukan hati dari instansi terkait di tingkat kabupaten maupun pusat, agar jaminan pelayanan kesehatan serta hak bantuan sosial bagi warga tidak mampu dapat ditegakkan secara adil dan transparan.(*)
What's Your Reaction?

