Kalangan Aktivis Buruh Gelar Kongres di Jombang, Punya Niat Bantu Sesama
Wadah yang dibuat menjadi tempat untuk memperjuangkan hak-hak normatif buruh serta persoalan rakyat lainnya.
JOMBANG, SJP - Kalangan aktivis buruh yang terwadahi dalam aliansi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Aktivis Jombang Peduli (DPP GAS JP) memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya.
Gagasan positif tersebut berangkat dari keresahan atas banyaknya kriminalisasi terhadap buruh, tidak terpenuhinya hak-hak normatif termasuk upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta problem perburuhan lainnya.
Bertempat di salah satu aula Hotel di wilayah Jombang kalangan aktivis menggelar Kongres pertama kali dengan tema 'Menjadikan Organisasi Sebagai Rumah Besar Bagi Masyarakat Jombang Secara Keseluruhan'. Ada 9 poin program kerja untuk masa kepemipinan 5 tahun mendatang dihasilkan, Minggu (16/2/2025).
"Membuat satu wadah yang sebenarnya tujuannya supaya lebih bisa menyeluruh, membantu masyarakat bukan hanya di landing sektor perburuan saja," kata Ketua DPP GAS JP, Lutfi Mulyono kepada jurnalis.
Wadah GAS JP sudah terbentuk sejak 2022 lalu.
Ada beberapa serikat tergabung, di antaranya SPN (Serikat Pekerja Nasional), SPBJ (Solidaritas Perjuangan Buruh Jombang), serta Sarbumusi (Serikat Buruh Muslimin Indonesia) dan beberapa serikat buruh yang lainnya di Jombang.
Ia menyampaikan, terlaksananya kongres pertama kali ini mereduksi struktural atau melengkapi struktural GAS JP pada posisi dalam akta pendirian, yang diawali dengan posisi dewan pengurus pusat dulu berdomisili di Jombang.
Kemudian baru cabang-cabangnya nanti ada beberapa lembaga yang dinaungi GAS JP, di sinilah semangatnya bukan hanya di sektor perburuan tapi ada 9 lembaga di aliansi tersebut.
Di antaranya adalah 5 lembaga Badan Otonom (Banom) seperti Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Indonesia (LBH GASPI), Himpunan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (H3PA), Gabungan Pelajar, Siswa dan Mahasiswa (GAPESIMA).
Kemudian, ada Koperasi Masyarakat (KOPMAS) beserta Gabungan Serikat Pekerja Industri Umum (GASPERINDUM), dan 4 lainnya termasuk Badan Profesi, Badan Non Profesi, Yayasan serta Perumahan Buruh dan atau Rusunawa.
"Jadi 9 poin ini yang menjadi semangat kita nanti pelan-pelan atau step by step dalam periode 5 tahun. Kita akan progreskan, kita buat program kerjanya mudah-mudahan bisa terlaksana," ungkap Lutfi.
Usai Kongres, GAS JP segera menyusun struktur dalam waktu minimal triwulan dan maksimal 5 tahun. Adapun peogramnya seputar persoalan perburuhan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat menyeluruh, termasuk kesenjangan sosial terkait BPJS serta pangan.
"Habis itu persoalan yang saat ini cukup mencekam apalagi kriminalitas dan lain sebagainya. Ya ini yang harus perlu kita sikapi nanti untuk disampaikan ke pemerintah, mungkin supervisinya lemah atau bagaimana ya kita dorong, karena kita juga prihatin," terang Lutfi.
Sementara PR lainnya untuk GAS JP terkait perjuangan hak-hak normatif yang sudah diatur dalam undang-undang.
"Paling tidak itu 70 persen sudah dilaksanakan oleh perusahaan, termasuk UMK, BPJS karena semuanya itu satu kesatuan," bebernya.
Bahkan disebutnya, faktor-faktor yang terjadi itu yang mungkin karena ada kesenjangan sosial, lalu kesenjangan ekonomi. Terutama kesenjangan equality before the low, ada perbedaan dalam perlakuan di hadapan pemerintah dan lain sebagainya.
Hal ini yang membuat dampak krusial sehingga timbul kecemburuan sosial, kecemburuan yang sudah masif, sehingga menjadikan orang itu nekat, jadi berpotensi untuk berbuat yang tidak-tidak.
"Nah ini tugas kita yang paling akan kita prioritaskan supaya meminimalisasi, tumpang tindih gitu loh, soal hak dan lain sebagainya, ya dengan berbagai cara mungkin upaya, non letigasi maupun letigasi itu akan kita lakukan," tandasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
