Janji 100 Hari Kerja Bupati Mojokerto, Aktivasi BPJS Gratis hingga Perbaikan Insfrastruktur
Menurutnya, program yang paling krusial harus terlaksana dalam program 100 kerja adalah aktivasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto.
MOJOKERTO, SJP - Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengaku telah melakukan pemetaan program 100 hari kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.
"Kita sudah memetakan program 100 hari di setiap OPD, Mewujudkan Kabupaten Mojokerto lebih maju adil dan makmur, dan program kerja kita ke depan, ini kita rapatkan," kata Muhammad Albarra saat diwawancarai usai kegiatan serah terima jabatan, Rabu (5/3/2025).
Menurutnya, program yang paling krusial harus terlaksana dalam program 100 kerja adalah aktivasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto.
Program itu dinilai mampu membantu masyarakat dalam hal kesejahteraan bidang kesehatan secara gratis.
Sebelumnya, sekitar 27 persen kepesertaan BPJS mandiri di Mojokerto telah ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dibayarkan melalui APBD, dengan syarat dan ketentuan.
Namun, pada tahun 2023 anggaran untuk BPJS dari APBD diblokir oleh Pemkab. Sehingga saat ini pihaknya berjanji akan menghidupkan kembali.
"Akan menghidupkan kepesertaan BPJS yang kurang lebih 27 persen sekian, akan kita aktifkan, sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapat akses layanan kesehatan," jelasnya.
Selain itu, program 100 hari kerja juga akan menyasar kesejahteraan guru ngaji, perbaikan insfrastruktur jalan dan insfrastruktur pendidikan.
"Kedepan kita bisa merealisasikan untuk guru-guru TPQ, dan ada yang kemudian perbaikan insfrastruktur di bidang pendidikan, jalan dan seterusnya," ungkapnya.
Disinggung optimisme program ditengah Inpres efisiensi anggaran, Gus Barra menjelaskan, efisiensi anggaran di Pemkab Mojokerto hanya menghapus kegiatan yang sifatnya seremonial dan tidak substansial. Seperti, perjalanan dinas, rapat dan seminar.
Bagi Gus Barra, efisiensi anggaran sebenarnya digunakan untuk hal substansial, artinya anggaran rapat, perjalanan dinas dan seminar ini akan dialihkan untuk bidang kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur.
"Efisiensi lebih banyak di perjalanan dinas, kegiatan seremonial, terus rapat, seminar, digeser di hal kesehatan, pendidikan, insfrastruktur dan lain-lain, uangnya itu tetap untuk pembangunan pemerintah daerah," tutupnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
