Gebrakan Mbak Vinanda: Semua Sekolah Negeri di Kediri Wajib Punya Kelas Inklusi

KOTA KEDIRI, SJP – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri meluncurkan kebijakan progresif dalam dunia pendidikan inklusif. Dimulai dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPBM) 2025, seluruh sekolah negeri dari jenjang TK, SD, hingga SMP akan membuka ruang kelas inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi misi Kota Kediri sebagai kota yang ramah terhadap para penyandang disabilitas.

“Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan kebijakan mulai dari TK, SD, SMP negeri akan dibuka ruang kelas inklusi. Juga sudah disediakan guru pendamping yang akan mendampingi siswa,” ujar Vinanda.

Menurutnya, visi tersebut menekankan kesetaraan hak pendidikan bagi semua anak. Tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan yang tidak. Karena mereka memiliki hak yang sama di bidang pendidikan.

“Kita perlu memberikan ruang selebar-lebarnya untuk mendapatkan pendidikan yang sama,” tegasnya.

Wali kota termuda di Indonesia itu juga menambahkan bahwa Pemkot Kediri terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program beasiswa dan akses setara bagi anak penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menyambut positif langkah ini dan menyebutnya sebagai terobosan luar biasa.

“Ini terobosan yang luar biasa dari mbak wali. Karena beliau ingin agar anak-anak disabilitas tidak ada perbedaan dengan anak lain,” kata Anang.

Tahun-tahun sebelumnya, hanya sebagian sekolah yang membuka kelas inklusi. Namun kini seluruh sekolah negeri akan melaksanakannya.

“Kalau ini semuanya kita inklusikan, sehingga seluruh anak-anak inklusi bisa masuk TK, SD dan SMP negeri. Tentunya dengan tahapan-tahapan, atau dengan persyaratan anak ini harus kita asesmen oleh tim psikolog yang sudah kita tunjuk,” jelasnya.

Terkait sumber daya manusia (SDM), Dinas Pendidikan Kota Kediri telah mempersiapkan guru-guru pendamping. Mereka telah diikutkan dalam pendidikan kilat (diklat) secara khusus.

“Memang kemarin satu kendala utama satu ketersediaan guru. Di awal tahun kemarin untuk mendukung kebijakan ini. Kita sudah mendiklatkan ada sekitar 125 guru dari seluruh TK, SD dan SMP. Kita diklatkan dengan kerja sama dengan UNESA, yang lolos, bersertifikat, mereka sudah layak untuk mendampingi,” lanjut Anang.

 “Tinggal sarpras pendukung semacam alat peraga edukasi, ini sudah mulai diperuntukkan untuk tahun 2025. Nanti akan kita dorong,” tambahnya.

Anang menegaskan, bahwa kebijakan ini bukan sekadar wacana, tetapi akan segera dilaksanakan. Pada SPBM Juli nanti, Disdik Kota Kediri membuka jalur afirmasi dan inklusi dengan kuota minimal 25 persen untuk seluruh sekolah.

“Ini harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti, untuk menjadi anak-anak inklusi dapat pendidikan,” pungkasnya. (adv)

Editor: Ali Wafa