DPRD Soroti Kas RSUD dr H Koesnadi Anjlok 98 Persen, Direktur Pastikan Pelayanan Tetap Aman
Fraksi Demokrat PKS menyoroti anjloknya kas BLUD RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso. Manajemen memastikan pelayanan tetap berjalan karena pembayaran klaim BPJS menopang arus kas operasional rumah sakit.
BONDOWOSO, SJP – Kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi menjadi salah satu sorotan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bondowoso.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (F-Demokrat PKS), Ketut Yudi Kartiko, menilai laporan pertanggungjawaban APBD masih menyisakan persoalan serius, terutama terkait kondisi fiskal rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Menurut fraksi tersebut, penurunan kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD menjadi indikator yang patut mendapat perhatian serius. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah, saldo kas BLUD turun drastis hingga 98,01 persen, dari Rp26,08 miliar pada 2024 menjadi hanya sekitar Rp519 juta pada akhir 2025.
Selain itu, Fraksi Demokrat PKS mencatat RSUD menjadi penyumbang terbesar kekurangan pendapatan daerah atau shortfall, yakni sekitar Rp19,41 miliar atau 73,4 persen dari total kekurangan pendapatan daerah sebesar Rp26,45 miliar.
"Belanja modal gedung RSUD juga hanya terealisasi 70,19 persen, sementara piutang daerah meningkat 17,09 persen. Di sisi lain, penyisihan piutang tak tertagih juga naik hampir sebanding. Ini menunjukkan kualitas piutang memburuk, bukan sekadar keterlambatan pencairan," ujar Ketut dalam pandangan umum fraksinya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat PKS mempertanyakan proyeksi arus kas operasional RSUD pada triwulan I 2026 mengingat saldo kas yang tersisa kurang dari Rp520 juta.
Fraksi juga meminta penjelasan apakah kondisi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk langkah konkret manajemen dalam mempercepat penagihan piutang, khususnya klaim kepada BPJS Kesehatan.
Tak hanya itu, fraksi turut mempertanyakan mengapa target pendapatan Dinas Kesehatan justru mampu melampaui target hingga 110,26 persen, sedangkan pendapatan RSUD hanya terealisasi 89,39 persen.
"Kondisi tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan apakah penyebabnya berasal dari penetapan target yang kurang realistis atau terdapat persoalan operasional yang memerlukan audit tersendiri," ungkapnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Direktur RSUD dr. H. Koesnadi, dr. Yus Priyatna Adryanto, memastikan kondisi keuangan rumah sakit tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, proyeksi arus kas operasional pada triwulan I 2026 tidak hanya mengandalkan saldo kas BLUD sebesar Rp519,24 juta, tetapi juga ditopang pembayaran klaim BPJS Kesehatan untuk pelayanan bulan November dan Desember 2025 yang baru diterima pada triwulan pertama 2026.
"Proyeksi arus kas operasional RSUD pada triwulan I tahun 2026 berasal dari dana SILPA sebesar Rp519.245.712,31 dan pembayaran klaim BPJS bulan November dan Desember 2025 sebesar Rp23.978.157.406. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak berdampak terhadap pelayanan rumah sakit kepada masyarakat," ujar dr. Yus Priyatna saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026).
Terkait tidak tercapainya target pendapatan, Yus Priyatna mengatakan hal itu terjadi karena adanya penyesuaian target di tengah tahun anggaran.
Menurutnya, Pemerintah Daerah menaikkan target pendapatan RSUD pada pertengahan tahun sebagai konsekuensi meningkatnya kebutuhan belanja obat yang tidak dapat dikurangi maupun ditunda.
"Target pendapatan RSUD mengalami penambahan pada pertengahan tahun untuk menyesuaikan kebutuhan belanja obat yang memang tidak bisa dikurangi atau ditunda. Kondisi itulah yang menyebabkan target akhir tidak tercapai," jelasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
