DPRD Kota Batu Sebut Kebutuhan Pengadaan Bianglala Bisa Diatasi APBD
Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nurochman mengatakan pada Jumat (19/7/2024) bahwa Kota Batu tidak akan terbebani apabila APBD digunakan untuk pergantian bianglala bahkan dapat dijadikan tambahan PAD secara berkelanjutan.
Kota Batu, SJP - Wacana Pemerintah Kota Batu yang mengganti ikon Alun-Alun Kota Batu dengan bianglala baru pada 2025 mendatang, mendapatkan sorotan dari pihak Legislatif, bahwa revitalisasi salah satu fasum tersebut bisa diatasi oleh APBD.
Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nurochman mengatakan pada Jumat (19/7/2024), Kota Batu tidak akan terbebani apabila APBD digunakan untuk pergantian bianglala bahkan dapat dijadikan tambahan PAD secara berkelanjutan.
"Kami menilai bahkan apabila diambilkan dari Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2023 itu juga masih mampu karena menyisakan sekitar Rp 190 miliar. APBD Kota Batu juga masih sekitar Rp 1 triliun," ungkapnya.
Terlebih terdapat dua opsi pembaruan bianglala dengan konsumsi biaya yang dapat dikatakan tidak jauh berbeda, yakni dengan pengadaan bianglala dengan tinggi 49 meter dan 28 anting dengan anggaran sekitar Rp 9,7 miliar untuk opsi pertama.
Sedangkan untuk opsi kedua yakni bianglala dengan tinggi 52 meter, 32 anting, dan dua kaki dengan harga Rp 13,5 miliar dimana harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan.
"Jadi tidak perlu menggunakan pihak ketiga, karena nantinya hasilnya masih akan dibagi dua. Sedangkan ketika diatasi oleh Pemkot Batu maka jelas PAD akan naik dan terjadi secara kontinyu," imbuh pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut.
Oleh sebab itu, ia mendorong Pemkot Batu agar bisa berfikir kritis dan matang untuk pengadaan bianglala Alun-alun Kota Batu terlebih animo wisatawan terhadap fasum tersebut sangat tinggi sehingga akan sangat disayangkan apabila potensinya harus terbagi dengan pihak lain. (*)
Editor: Rizqi ArdianĀ
What's Your Reaction?