DPRD Jombang Monitor Terus Realisasi Sekolah Rakyat

JOMBANG, SJP - Legislator Jombang merespon kegelisahan masyarakat perihal realisasi pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR). Pihaknya akan aktif melakukan monitoring pelaksanaan SR yang sudah berjalan.

Baik monitoring SR yang sudah berjalan dengan memanfaatkan sementara gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung maupun progres pembangunan gedung SR di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang.

Langkah dewan ini menyusul tuntutan organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jombang akan realisasi program pemerintah pusat dengan penganggaran yang dianggap besar, yakni program MBG, KDKMP, hingga kegiatan SR di Jombang.

Anggota Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra menjelaskan kegiatan SR sudah berjalan di Jombang sejak Juli 2025 lalu. Fasilitas ini dilengkapi 16 sarana utama termasuk asrama untuk 100 siswa, laboratorium, dan ruang kelas yang representatif untuk pembelajaran. 

"Bahwasanya memang untuk Sekolah Rakyat ini regulasi dan juklak-juknisnya itu memang dari pusat. Kami di Kabupaten Jombang, DPRD hanya bisa memastikan, membantu memastikan bahwasanya yang bersekolah di Sekolah Rakyat itu memang anak-anak yang berhak untuk bersekolah di situ," ucap Agung kepada suarajatimpost, Kamis (23/4/2026).

"Hanya monitoring saja yang bisa kita lakukan saat ini seperti itu. Kalau kita rubah apa otak-atik juklak-juknisnya kita masih tidak berkewenangan di situ," imbuh politisi Partai Golkar Jombang itu.

Sejauh ini dewan belum mendapatkan problem dalam pelaksanaan SR di Mojoagung yang sempat ditinjau langsung oleh Bupati Jombang.

"Kami kira sejauh ini belum ada aduan ataupun problem yang kami temui di lapangan terkait Sekolah Rakyat. Jadi semoga ini tetap bisa konsisten, artinya dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat ini tetap baik, tetap tidak ada temuan, dan tidak ada yang janggal," terang Agung.

Ketua DPC GMNI Jombang, Dafa Rahinanta, mengatakan setelah pihaknya melakukan kajian panjang. Mereka membawa tema besar “koreksi rezim” dengan menyoroti beberapa program strategis pemerintah pusat kepada DPRD Jombang.

“Ada beberapa yang kita soroti, pertama terkait program MBG, kemudian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan juga sekolah rakyat,” ujar Dafa. (*)

Editor : Rizqi Ardian