Dorong Peningkatan Partisipasi dan Pemahaman Kebijakan Sosial, Tim Pengabdian FIA UB Berdayakan Warga

MALANG, SJP - Program bantuan sosial yang meleset dari sasaran bukanlah cerita baru di desa-desa Indonesia. Nama penerima kerap tak sesuai, warga miskin terlewat, sementara yang mampu justru tercatat. Namun, persoalan itu ternyata bukan semata soal data atau anggaran, melainkan “kebutaan birokrasi” di tingkat warga dan budaya ewuh pakewuh yang membuat ketidakadilan dibiarkan tanpa koreksi.

Di Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, situasi itu lama menjadi pola yang berulang. Warga mengetahui ada yang janggal dalam distribusi bantuan, tetapi memilih diam. Minimnya pemahaman tentang mekanisme kebijakan sosial, ditambah relasi sosial yang hierarkis, membuat kritik nyaris tak pernah muncul ke permukaan.

Kondisi itulah yang coba dibongkar oleh tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Malang. Melalui pendekatan eksperimental berbasis Participatory Action Research (PAR), tim tidak hanya memberi edukasi, tetapi juga “mengguncang” pola pikir dan keberanian warga untuk bersuara melalui teori hingga simulasi.

Tim pengabdian masyarakat itu sendiri terdiri dari empat dosen, yakni Fadillah Putra, Romula Adiono, Prof. Abdul Juli Andi Gani, Sukanto, dan satu mahasiswa, yaitu Hefry Johan Ferdhianzah.

Ketua tim pengabdian, Fadillah Putra, menjelaskan bahwa masalah utama dari minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan di desa bukan terletak pada kemampuan masyarakat, melainkan pada akses informasi yang timpang.

"Kami menemukan bahwa warga sebenarnya tidak apatis. Mereka hanya tidak memiliki akses informasi yang memadai dan tidak memahami bagaimana sistem kebijakan itu bekerja," ujar Fadillah, Sabtu (2/5/2026).

Ia juga mengungkapkan, tidak jarang ada warga yang memaknai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebagai “pemberian” aparat desa, padahal program tersebut merupakan hak yang dijamin negara.

Selain persoalan literasi, Fadillah dan tim juga menemukan hambatan kultural yang tidak kalah berpengaruh, yakni budaya ewuh pakewuh. Budaya itu membuat warga merasa sungkan, segan, bahkan takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik, terutama kepada aparat desa atau tokoh yang lebih tua.

Dalam banyak forum resmi seperti musyawarah desa, kondisi tersebut menjadikan ruang diskusi hanya bersifat formalitas. Keputusan cenderung didominasi oleh segelintir elit, sementara suara kelompok rentan, seperti petani kecil, perempuan, dan warga miskin tidak terakomodasi.

"Ini sedikit berbeda dengan masalah literasi, karena budaya ewuh pakewuh membuat warga memilih diam karena rasa sungkan atau takut, bahkan ketika mereka tahu atau sadar ada ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial," kata Fadillah.

Untuk menjawab persoalan tersebut, tim pengabdian menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus aktor perubahan. Program dirancang dalam beberapa tahap, mulai dari pemetaan masalah, kelas literasi sosial, hingga simulasi musyawarah desa.

Pada tahap awal, tim melakukan edukasi melalui kelas literasi sosial dengan menyederhanakan bahasa birokrasi dengan bahasa sederhana dan analogi keseharian petani, menjadikannya lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh warga desa 

"Jadi warga kita kenalkan pada konsep dasar kebijakan sosial, sumber anggaran negara, serta mekanisme pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," sebut Fadillah.

Dan hasilnya dikatakan cukup signifikan. Fadillah membeberkan bagwa tingkat pemahaman warga perihal literasi kebijakan yang sebelumnya hanya berada di angka 46,5 persen, berhasil didorong hingga angka 81,2 persen setelah program berjalan.

"Kenaikan itu menunjukkan bahwa ketika informasi disampaikan dengan cara yang tepat, masyarakat bisa memahami dan bahkan menjadi kritis terhadap kebijakan," ucap Fadillah.

Namun, peningkatan pengetahuan saja tidak cukup. Untuk mengatasi hambatan psikologis akibat budaya ewuh pekewuh, tim memperkenalkan metode simulasi musyawarah desa (musdes). Dalam simulasi itu, warga diajak bermain peran dan berlatih menyampaikan pendapat, menyanggah, hingga berargumentasi dalam suasana yang aman.

Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam membangun keberanian warga. Fadillah melihat warga mulai berani berbicara, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi secara terbuka, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan dalam forum resmi.

"Simulasi ini menjadi ruang latihan bagi warga untuk berani berbicara tanpa tekanan. Dari situ mereka mulai menyadari bahwa menyampaikan kritik adalah bagian dari hak mereka," ucapnya.

Puncak dari kegiatan itu adalah terbentuknya Forum Warga Wringinanom, sebuah wadah independen yang berfungsi sebagai ruang komunikasi sekaligus pengawasan kebijakan di tingkat desa. Forum tersebut diharapkan menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aduan, memverifikasi data bantuan sosial, hingga mengawal transparansi anggaran desa.

Keberadaan forum tersebut menjadi penanda penting bahwa perubahan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga berlanjut pada penguatan kelembagaan masyarakat.

"Forum ini kami dorong sebagai ruang kolektif agar warga tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, tetapi memiliki kekuatan bersama untuk mengawal kebijakan," pungkas Fadillah.

Melalui program ini, tim pengabdian menunjukkan bahwa persoalan rendahnya partisipasi masyarakat di pedesaan bukan semata-mata karena ketidakmampuan warga, melainkan akibat kombinasi antara keterbatasan informasi dan tekanan budaya. (*) 

Editor: Syaiful Aries