Dituntut Hemat Anggaran, Pemkab Malang Pastikan Pembangunan Sesuai Rencana

MALANG, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat tidak akan menghentikan roda pembangunan daerah. 

Sebaliknya, kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya tanpa mengorbankan program prioritas.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah menyebut, efisiensi bukan berarti stagnasi, melainkan upaya menyesuaikan strategi kerja agar lebih efektif dan produktif.

Langkah efisiensi ini harus diterapkan secara konkret. Rapat-rapat mulai beralih ke platform dalam jaringan (daring) zoom meeting untuk mengurangi biaya operasional. 

"Jika memang diperlukan pertemuan fisik, maka akan dilakukan di fasilitas yang sudah tersedia. Seperti pendopo atau ruang rapat internal, tanpa tambahan dekorasi yang tidak esensial," ungkap Nurman, usai dampingi Bupati dan Wakil Bupati Malang Sanusi-lathifah dalam rapat paripurna, Selasa (11/2/2024)

Selain itu, perjalanan dinas akan diminimalkan, seiring Instruksi Presiden (Inpres) 2025 yang mengamanatkan penghematan pada sektor administratif. Namun Nurman menegaskan, kebijakan ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pegawai, baik ASN maupun bukan ASN.

"Efisiensi yang dilakukan bukan berarti mengurangi kesejahteraan pegawai," ucap Nurman, yang merangkap kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) itu.

Meskipun kebijakan efisiensi diberlakukan, Pemkab Malang berkomitmen untuk menjaga proyek infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana. 

Nurman menegaskan, anggaran pembangunan jalan dan jembatan serta proyek fisik lainnya diupayakan agar tidak mengalami pemangkasan signifikan.

"Kami masih melakukan kalkulasi dan kajian mendalam terhadap persentase efisiensi yang diamanatkan dalam Inpres. Harapannya, sektor infrastruktur tetap mendapat porsi yang memadai. Sehingga pembangunan daerah tidak terganggu," tukasnya.

Untuk memastikan implementasi efisiensi yang tepat, Nurman menunggu arahan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang yang telah menyiapkan panduan teknis untuk menjadi acuan bagi seluruh OPD dan perangkat.

"Detailnya ke pak Tomie (kapala Bappeda) dulu saja. Karena dia leading-nya di sini," tutup Nurman.

Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herwanto menuturkan, pihaknya telah menyusun langkah yang bertujuan agar efisiensi dilakukan secara terstruktur dan terukur.

"Kami telah menyusun panduan efisiensi, mencakup aspek-aspek yang perlu disesuaikan. Setiap perangkat daerah diberikan waktu hingga Senin depan untuk menyampaikan laporan efisiensi mereka. Setelah itu, kami akan mengevaluasi apakah langkah-langkah tersebut sesuai dengan kaidah Inpres," terang Tomie, Selasa (11/2/2025).

Sebagai langkah awal, perangkat daerah diminta melakukan efisiensi internal sebelum menyusun usulan anggaran yang lebih rasional.

Salah satu aspek yang masih dalam kajian adalah alokasi hasil efisiensi. Menurut Tomie, Pemkab Malang masih menunggu kepastian regulasi teknis dari pemerintah pusat sebelum menentukan arah pemanfaatan anggaran yang dihemat.

Salah satu kemungkinan alokasi adalah mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional. Namun, keputusan final masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Sementara ini, dana hasil efisiensi akan dicadangkan sembari menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas Kabupaten Malang," jelasnya.

Dengan strategi efisiensi yang tepat sasaran, Pemkab Malang optimistis bahwa kebijakan penghematan ini tidak akan menghambat pembangunan maupun pelayanan publik. 

Justru, lanjut Tomie, langkah ini akan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih efisien dan berdaya guna.

"Kami ingin memastikan bahwa efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga peningkatan efektivitas kerja," pungkas Tomie. (*)

Editor: Ali Wafa