Disoroti KPK, Pemkab Bondowoso Tegaskan Tata Kelola ASN Bersih dari KKN

BONDOWOSO, SJP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini menyoroti manajemen aparatur sipil negara (ASN) di setiap daerah di Indonesia. Sebab, terpotret paling sering dijadikan modus tindakan korupsi. 

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaedi mengklaim, Kabupaten Bondowoso sudah berbenah dan bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sehingga sudah tidak ada lagi jual beli jabatan atau titip-menitip orang dalam manajemen kepegawaian. Hal itu lantaran nilai monitoring center for prevention (MCP) yang didapat Kabupaten Bondowoso dari KPK selama beberapa tahun terakhir terbilang rendah.

Mahfud menjelaskan, dalam sistem tata kelola kepegawaian, pihaknya memberlakukan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai salah satu indikator penentuan indeks profesional (IP) ASN dan sebagai dasar dari regulasi ASN.

“Termasuk rotasi, mutasi, hingga pengembangan sumber daya ASN itu sendiri," ucap mantan asisten I Pemkab Bondowoso itu melalui pesan WhatsApp, Ahad (8/12/2024). 

Mahfud mengungkapkan, salah satu tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Pemkab Bondowoso yaitu dengan digelarnya ujian dinas dengan sistem computer assisted test (CAT). Ujian dinas itu digelar dan dinilai langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Jadi nilainya ya sesuai dengan hasil dari peserta sendiri. Artinya, sudah tidak ada lagi komunikasi dengan perorangan," jelas pria yang juga menjabat pelaksana tugas (plt) kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bondowoso itu. 

Namun demikian, Pemkab Bondowoso berharap, semua pihak yang memiliki kompeten agar selalu mendukung niat baik serta komitmen baik tersebut. Sehingga di tengah perjalanannya, komitmen baik itu tidak dinodai oleh oknum yang memiliki kepentingan pribadi.

“Komitmen ini menjadi komitmen semua pihak. Baik itu dari masyarakat, tokoh, hingga pimpinan. Bukan hanya komitmen dari BKPSDM sendiri," tegas Mahfud.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedatangan Satuan Tugas (Satgas) KPK Wilayah 3 ke Kabupaten Bondowoso dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi (Hakordia) 2024. KPK menyoroti bagian pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan manajemen ASN di seluruh Indonesia. (*)

Editor: Ali Wafa