Disdikbud Jombang: Raperda Perlindungan Pendidik Beri Kepastian Hukum

JOMBANG, SJP–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para guru.

Kepala Disdikbud Jombang, Wor Windari, menjelaskan bahwa Raperda ini akan mengatur secara tegas hak dan kewajiban pendidik serta tenaga kependidikan.

“Harapannya, ada dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada guru, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini muncul,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, cakupan perlindungan dalam Raperda ini berlaku bagi seluruh pendidik tanpa membedakan status kepegawaian maupun jenjang pendidikan.

“Semua guru masuk dalam cakupan, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, dari jenjang SD hingga SMA. Jadi ini menyasar seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Jombang,” tegasnya.

Wor Windari menambahkan, apabila Raperda disahkan, langkah tersebut akan ditindaklanjuti dengan regulasi teknis berupa Peraturan Bupati (Perbup). Selain itu, Raperda juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri atas praktisi pendidikan, ahli hukum, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Satgas tersebut akan berperan menangani persoalan pendidik, khususnya melalui mediasi untuk kasus-kasus yang tidak langsung masuk ke ranah hukum.

“Tidak semua persoalan harus langsung diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan adanya Satgas, diharapkan bisa dilakukan mediasi atau penanganan awal,” ungkapnya.

Saat ini, pembahasan Raperda telah memasuki tahap kedua. DPRD Jombang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus melakukan pembahasan bersama Disdikbud dan pihak terkait, dengan harapan Raperda segera rampung menjadi payung hukum yang komprehensif. (*) 

Editor: Syaiful Aries