Capaian IKD Bondowoso Masih Rendah, Ini Kendala dan Upaya Dispendukcapil

BONDOWOSO, SJP – Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bondowoso hingga 30 September 2025 masih tergolong rendah. Berdasarkan data nasional, jumlah masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD baru mencapai 32.769 orang atau sekitar 5,36 persen dari total wajib KTP di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bondowoso, Rifqy Hariyadi, saat menjelaskan perkembangan implementasi IKD, pada Kamis (16/10/2025) di kantornya.

“Posisi IKD kita memang masih sangat rendah. Data yang digunakan mengacu pada wajib KTP, bukan jumlah penduduk,” jelas Rifqy.

Menurutnya, rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Salah satunya, kebijakan mewajibkan aktivasi IKD sebagai syarat dalam layanan administrasi kependudukan yang sering dianggap menambah kerumitan bagi masyarakat.

“Banyak warga merasa prosesnya jadi lebih rumit. Padahal, kami hanya bisa memaksimalkan aktivasi bagi masyarakat yang datang langsung untuk mencetak KTP, karena proses aktivasi membutuhkan ponsel milik pemohon sendiri dalam kondisi aktif,” terangnya.

Rifqy menambahkan, pihaknya terus melakukan berbagai langkah percepatan, termasuk sosialisasi di media sosial dan program jemput bola ke sekolah-sekolah, khususnya bagi siswa yang baru lulus dan baru memiliki KTP. Namun, kegiatan tersebut juga menemui tantangan.

“Saat perekaman di sekolah, banyak siswa yang tidak membawa HP atau memang dilarang membawanya. Akibatnya, target aktivasi tidak bisa optimal,” ujar mantan Camat Tenggarang ini.

Meski demikian, Rifqy menegaskan bahwa aktivasi IKD memiliki banyak manfaat. Selain lebih praktis karena terintegrasi dengan ponsel, masyarakat juga bisa mengakses KTP, Kartu Keluarga, dan melakukan perubahan data secara digital.

“Sekarang orang lebih khawatir tidak membawa HP daripada dompet. Jadi IKD ini justru mempermudah, bukan mempersulit,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa capaian IKD di daerah turut berpengaruh terhadap jumlah dropping blanko KTP dari pemerintah pusat.

“Kalau angka aktivasi IKD kecil, maka jumlah distribusi blanko ke kabupaten juga kecil. Jadi kami berharap masyarakat bisa mendukung penuh program ini,” tandas Rifqy.

Rifqy pun mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Dispendukcapil dalam proses aktivasi.

“Jangan sampai tertipu, karena aktivasi IKD dilakukan langsung oleh petugas resmi dan tidak dipungut biaya,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian