Bawaslu Kota Probolinggo dan Jurnalis Deklarasikan "Media Massa Kawal Pilkada 2024"

KOTA PROBOLINGGO, SJP - Kampanye hitam, hoaks dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi hal yang dikhawatirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Di tengah keterbatasan tenaga pengawas, Bawaslu mengajak media massa untuk ikut andil mengawasi jalannya pilkada di Kota Probolinggo. Sinergitas itu diwujudkan berupa penandatanganan pakta integritas sekaligus deklarasi Media Massa Kawal Pilkada 2024.

Deklarasi tersebut diikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) beserta sejumlah jurnalis, Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo Kota dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo pada Jumat (11/10/2024).

Deklarasi Media Mssa Kawal Pilkada 2024 itu memuat tujuh poin. Berikut poin penting yang tertuang dalam pakta integritas deklarasi tersebut:
1. Senantiasa menjaga integritas dan menjamin kemandirian dalam pemberitaan pengawasan pilkada 2024.
2. Menaati kode etik jurnalistik serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran untuk menciptakan pilkada damai.
3. Bersikap adil dan berimbang dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan pilkada secara transparan.
4. Menguatkan pesan damai dan memberi Solusi pada peristiwa konflik serta tidak memperuncing situasi di antara pemangku kepentingan pilkada 2024.
5. Siap meluruskan disinformasi, berita bohong dan berita palsu untuk mencerdaskan pemilih melalui pemberitaan edukasi pengawasan pilkada 2024.
6. Senantiasa menyampaikan pesan pengawasan partisipatif dalam diseminasi informasi Pilkada 2024.
7. Siap berkolaborasi untuk ikut serta mengawasi penyelenggaraan pilkada 2024.

Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman Fitrianta menuturkan, sosialisasi pengawasan partisipatif memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan pilkada 2024 yang transparan dan adil.

Putut menegaskan, kontribusi aktif dari berbagai elemen, terutama pers dan mahasiswa, sangat diperlukan untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran pemilu.

"Peran media massa dalam menyajikan informasi yang objektif dan informatif mengenai setiap tahapan pilkada, dari pendaftaran calon hingga pemungutan suara, tidak bisa diabaikan. Sukses tidaknya pilkada salah satunya bergantung media massa atau wartawan," ujar Putut.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Probolinggo itu menjelaskan, pengawasan partisipatif juga mencakup upaya pencegahan penyebaran berita palsu dan isu-isu provokatif, khususnya yang berkaitan dengan SARA.

"Pers memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik masyarakat dengan informasi yang benar dan mencegah terjadinya konflik yang merugikan. Kerjasama antar semua elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu," imbuhnya.

Putut menilai, dalam mengawasi pilkada 2024, Bawaslu Kota Probolinggo menghadapi tantangan terkait jumlah personel yang terbatas. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat, termasuk pers, dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Hal senada disampaikan Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Aman Suryaman. Menurutnya, yang juga perlu diperhatikan adalah banyaknya postingan di media sosial yang sering kali mengandung pelanggaran.

Aman menyebut, guna menangkal informasi hoaks, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo telah mendirikan klinik hoaks. Tujuannya, untuk mendeteksi setiap informasi yang diragukan kebenarannya. Sehingga dapat diketahiu informasi itu benar atau hoaks.

"Banyak postingan berseliweran yang paling banyak itu hoaks. Nah, mengatasinya perlu kolaborasi, baik dengan pers maupun pihak yang lain termasuk Bawaslu dalam konteks pilkada 2024," ujarnya. (*)

Editor: Ali Wafa