Bawaslu Bojonegoro Nyatakan 2.346 APK Langgar Aturan Kampanye
Salah satu patokan yang dipakai Bawaslu Bojonegoro ddalam menentukan pelanggaran pemasangan APK adalah Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro nomor 31 Tahun 2017, yang isinya mengatur Pemasangan Atribut Partai Politik Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan di Kabupaten Bojonegoro
Bojonegoro, SJP- Sepanjang 28 November 2023 hingga 15 Desember 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro lakukan inventarisir alat peraga kampanye (APK).
Hasilnya ditemukan ribuan APK yang melanggar aturan Pemilu 2024.
"Jumlahnya 2.346 APK yang melanggar aturan Pemilu 2024, APK itu dipaku di pohon," ungkap Ketua Bawaslu Handoko Sosro Hadi Wijaya, Jumat (22/12/2023).
Setelah lakukan inventarisir, pihaknya berikan saran perbaikan (sarper) kepada partai maupun peserta Pemilu yang kedapatan alat peraga kampanye mereka langgar aturan Pemilu.
Respon atas sarper yang diberikan pun bermacam-macam, ada yang positif dan ada pula yang terkesan mengabaikan.
Namun tak lama setelah pihaknya menyampaikan saran perbaikan, terjadi penurunan jumlah APK yang melanggar.
"Jumlahnya berkurang, terakhir kami mencatat tinggal 1.191 APK yang masih melanggar," lanjutnya.
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro akan menindaklanjuti APK yang masih melanggar dengan menertibkanya melalui pihak yang berwenang, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Untuk APK terpasang setelah 15 Desember 2023 dan masih melanggar, akan kami tertibkan," imbuhnya.
Salah satu acuan yang dipakai Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tentukan pelanggaran pemasangan APK adalah Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro nomor 31 tahun 2017, berisi pengaturan pemasangan atribut partai politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan di Kabupaten Bojonegoro.
"Klausulnya yakni dipaku di pohon atau dipasang secara melintang di ruas jalan protokol," pungkas Handoko Sosro Hadi Wijaya. (*)
editor: trisukma
What's Your Reaction?
