Atasi 19 Ribu Anak Putus Sekolah, Pemkab Pasuruan Luncurkan Program Gerbang Kembar

PASURUAN, SJP — Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi meluncurkan Gerakan Bangkit Kembali Belajar (Gerbang Kembar) sebagai upaya strategis menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). 

Program ini diluncurkan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti pada Kamis (12/2/2026).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Shobih Asrori, Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko, Kepala Dinas Pendidikan Tri Krisni Astuti, serta jajaran pejabat terkait lainnya.

Peluncuran program ini diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kinerja prioritas pembangunan antara Bupati Pasuruan dengan tiga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Selain itu, komitmen serupa juga ditandatangani oleh enam camat dengan prevalensi ATS relatif tinggi, yakni Camat Lekok, Kraton, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, dan Nguling.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menegaskan bahwa Gerbang Kembar tidak boleh berhenti pada tataran seremonial. Ia menginstruksikan agar program ini diterjemahkan ke dalam target yang jelas, indikator terukur, dan tanggung jawab spesifik di setiap perangkat daerah. Perjanjian kinerja tersebut menjadi instrumen untuk memastikan proyek strategis tahun 2026 berjalan efektif, terintegrasi, dan akuntabel.

"Setiap target harus memiliki angka, setiap program harus berdampak, dan setiap OPD wajib memberikan kontribusi nyata. Keberhasilan kita tidak diukur dari kuantitas program, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Pasuruan," tegas Rusdi.

Terkait isu anak putus sekolah, Rusdi memaparkan data Kemendikdasmen tahun 2026 yang mencatat terdapat 19.857 ATS di Kabupaten Pasuruan. 

Angka tersebut mencakup anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah maupun lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Rusdi menekankan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan penghambat langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia mendesak agar penuntasan puluhan ribu ATS tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan intervensi yang serius serta terintegrasi. "Selama persoalan ATS belum tuntas, peningkatan IPM akan berjalan lambat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rusdi menegaskan bahwa penanganan ATS merupakan strategi utama percepatan pembangunan manusia. Melalui Gerbang Kembar, diharapkan muncul komitmen masif untuk menyukseskan prioritas pembangunan tersebut.

"Intinya adalah pengurangan ATS pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini memerlukan peningkatan peran serta kolaborasi mulai dari BPS, Kemenag, Cabang Dinas, OPD, tingkat kecamatan dan desa, hingga lembaga profesi, ormas, dan media," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries