ASN di Malang Bisa Cicil Rumah Rp1,5 Juta Per Bulan, Ini Penjelasannya

MALANG, SJP– Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Melalui program “Peduli Rumah ASN Makmur”, para ASN kini bisa memiliki rumah bersubsidi dengan cicilan mulai Rp1,5 juta per bulan.

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Malang, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Bank Syariah Indonesia (BSI) serta pihak pengembang perumahan.

Sosialisasi digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (27/10/2025), sebagai bentuk dukungan daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kementerian PUPR.

Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib dalam sambutannya menegaskan, kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan para ASN memiliki hunian yang layak, terjangkau, dan sesuai standar.

“Sosialisasi Peduli Rumah ASN Makmur ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Malang untuk memastikan para ASN memiliki rumah layak huni. Bagi ASN, memiliki rumah yang nyaman merupakan bagian dari keteladanan,” ujar Lathifah, Senin (27/10/2025).

Menurut Lathifah, program ini juga menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk ASN.

“Saya berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan aktif bertanya kepada narasumber. Program ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menjelaskan bahwa program tersebut difokuskan bagi ASN dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan dan belum memiliki rumah.

“Insyaallah ini kabar gembira, karena pemerintah melalui Pemkab Malang memberikan fasilitasi bagi teman-teman ASN yang belum punya rumah. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku,” kata Nurman.

Ia menambahkan, ada tujuh developer yang terlibat dalam penyediaan rumah bersubsidi dengan harga maksimal Rp166 juta. Skema pembiayaannya dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank penyalur resmi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

“Kalau mau dicicil 20 tahun, per bulannya hanya sekitar Rp1,5 juta. Insyaallah itu sangat mampu,” ujarnya.

Nurman juga memastikan bahwa seluruh spesifikasi bangunan telah mengikuti ketentuan Kementerian PUPR, mulai dari besi kolom hingga standar teknis lainnya.

“Sekarang tidak boleh main-main lagi. Semua sudah diatur, jadi kualitasnya tetap terjamin,” tegasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian