APBD 2026 Kabupaten Malang: Tantangan Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

MALANG, SJP – Dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Bupati Malang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2026.

Alayk Mubarok, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra menyebut, penyampaian ini menjadi momentum bagi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyusun kebijakan anggaran yang strategis bagi pembangunan daerah pada tahun mendatang.

“Beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Malang selama 2026 akan mengacu pada RKPD Tahun 2026. Fokusnya antara lain penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan mencapai 6 hingga 7 persen, peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM, serta sektor strategis lainnya,” katanya, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, DPRD akan mendorong penyusunan kebijakan anggaran secara maksimal dengan memberikan masukan-masukan strategis, agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang bisa mencapai lebih dari 5 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan pro-rakyat, berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terlebih, Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk terus maju dan berkembang.

“Kita juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan SDM unggul. Semua potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” Alayk memungkasi.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan target-target tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih relatif tinggi, sementara laju pertumbuhan ekonomi global dan nasional diprediksi penuh ketidakpastian.

Karena itu, implementasi APBD 2026 harus benar-benar berorientasi pada program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar wacana politik. (*)

Editor: Rizqi Ardian