Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Tepis Isu Pemanggilan KPK soal Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Rudi Hartono mengaku sedang berada di rumahnya. Dia juga mengaku tidak mengenal wakil ketua DPRD Jatim yang disebut terlibat dalam kasus tersebut.
PASURUAN, SJP—Beredar kabar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, akan segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur.
Namun Rudi segera membantah kabar tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menepis informasi keterkaitan dirinya dalam kasus korupsi dana hibah pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
"Enak mas saya terkenal. Sekarang saya ada di rumah tidak ke mana-mana. Bahkan nama wakil ketua DPRD Jawa Timur yang disebutkan oleh KPK, saya tidak kenal juga kok," ucapnya melalui sambungan telepon, Rabu (9/7/2025).
Kabar tersebut ternyata juga sampai ke telinga Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Dia mengaku telah mengonfirmasi Rudi Hartono terkait kabar tersebut. Namun menurutnya, pemberitaan itu tidak terkonfirmasi benar.
"Setelah saya konfirmasi, yang bersangkutan (Rudi Hartono, red) berada di kediamannya. Saya masih cari-cari info dan berencana mengirimkan hak jawab atas pemberitaan tersebut," ungkapnya melalui pesan singkat, Rabu (9/7/2025).
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, belum memberikan respons saat media ini berusaha mengonfirmasi terkait pemberitaan bahwa Rudi Hartono akan diperiksa KPK perihal kasus korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur.
Sebelumnya, beredar berita di salah satu media online bahwa KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Rudi Hartono, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2024-2029, terkait kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur 2019-2022.
Dalam pemberitaan di media itu, KPK disebut akan segera memanggil Rudi Hartono untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah untuk pokmas tersebut. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
