Anggota DPR RI Gus An'im Kupas Dana Haji di Blitar, Biaya Jemaah Lebih Ringan

BLITAR, SJP - Anggota DPR RI Komisi VIII, An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, mendorong masyarakat untuk memahami secara utuh pengelolaan dana haji yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan diseminasi strategi pengelolaan dan pengawasan keungan haji dan BPIH yang digelar di Blitar, Sabtu (18/4/2026), dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Menurut Gus An’im, transparansi menjadi hal penting agar publik mengetahui bagaimana dana umat dikelola serta manfaat yang dihasilkan.

"Pengelolaan dana haji oleh BPKH tentunya masyarakat juga harus tahu apa saja yang dikelola oleh BPKH," ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, salah satu perubahan penting adalah pengelolaan dana sosial yang kini berada di bawah BPKH. Dana tersebut sebelumnya dikenal sebagai Dana Abadi Umat.

"Dana sosial atau CSR yang dulu merupakan Dana Abadi Umat kini dikelola oleh BPKH," jelasnya.

Lebih lanjut, Gus An’im menilai keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji memberikan dampak positif terhadap biaya haji. Dengan pengelolaan yang lebih baik, sebagian biaya jemaah dapat ditopang dari hasil pengembangan dana.

"Alhamdulillah dengan adanya BPKH ini, dulunya biaya haji jamaah sekitar Rp90 juta, sekarang cukup membayar Rp60 juta, kemudian sisanya disubsidi oleh BPKH," ungkapnya.

Di sisi lain, Ia juga menyoroti faktor eksternal yang memengaruhi penyelenggaraan haji, khususnya kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada biaya operasional.

"Adanya konflik perang Timur Tengah sangat memengaruhi biaya operasional, terutama karena naiknya harga avtur. Namun alhamdulillah, karena kebijakan pemerintah, kekurangan biaya dapat ditutup melalui APBN sehingga tidak dibebankan ke BPKH maupun calon jemaah haji," katanya.

Meski demikian, Ia memastikan kondisi tersebut tidak berdampak besar terhadap jumlah kuota jemaah Indonesia.

"Alhamdulillah untuk jumlah kuota jemaah tidak terlalu berdampak, hanya harga avtur saja yang terdampak," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Yogashwara Vidyan menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika global.

Ia menyebutkan, penyesuaian dilakukan terutama pada sektor penerbangan demi menjamin keselamatan jemaah.

"Ada beberapa rute yang seharusnya transit, kini diupayakan menjadi penerbangan langsung, karena seperti yang kita ketahui ada sejumlah bandara yang terkena serangan drone," terang dia.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar keamanan dan kenyamanan jemaah tetap terjaga.

"Kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan ini menjadi zona keamanan yang selalu kita upayakan untuk para jemaah haji," imbuhnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian