17 SPPG di Jatim Disuspend, BGN Perketat Standar Program MBG Selama Ramadan

SURABAYA, SJP - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan. Namun di balik kelanjutan program tersebut, ada sejumlah dapur layanan gizi yang justru harus berhenti sementara. 

Sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Jawa Timur resmi disuspend oleh Badan Gizi Nasional karena dinilai tidak memenuhi standar mutu operasional.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan keputusan penghentian sementara itu merupakan hasil evaluasi BGN terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya selama Ramadan.

“Yang 17 itu sudah diumumkan BGN, sekarang masih ada lagi yang dievaluasi dan dipantau, totalnya juga sama sekitar 17,” kata Emil, Kamis (5/3/2026).

Artinya, selain 17 SPPG yang sudah disuspend, saat ini terdapat sekitar 17 unit lainnya yang masih berada dalam tahap pemantauan dan evaluasi oleh Satgas BGN. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG benar-benar mematuhi standar operasional program pemenuhan gizi bagi siswa.

Menurut Emil, proses evaluasi ini berkaitan dengan penerapan kebijakan terbaru BGN melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan program MBG selama bulan Ramadan. Surat edaran tersebut memuat sejumlah ketentuan teknis, mulai dari komposisi menu makanan hingga sistem distribusi kepada siswa.

“Termasuk soal paket makanan dan rekomendasinya (MBG selama Ramadan),” jelasnya.

Dalam aturan tersebut, BGN memberikan panduan khusus mengenai jenis makanan yang dianjurkan untuk anak-anak. Pengelola SPPG diminta memastikan menu yang disediakan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga aman dikonsumsi dalam rentang waktu distribusi yang cukup panjang.

“Jadi SPPG harus benar-benar mengikuti panduan itu. Jangan memilih makanan yang berisiko cepat basi. Katakan saja buah, pastikan buah itu isinya masih segar,” ujar Emil.

Selain soal menu, mekanisme distribusi makanan selama Ramadan juga diatur lebih rinci. Dalam skema terbaru, BGN menyediakan tas khusus untuk menyalurkan paket MBG kepada siswa. Tas tersebut akan digunakan secara bergantian setiap hari.

“Kemudian ada tas yang diterima siswa itu keesokannya harus kembali ke sekolah untuk diisi MBG di hari tersebut, jadi skemanya sudah ditetapkan dengan baik oleh BGN,” ucapnya.

Adapun 17 SPPG yang disuspend tersebar di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Rinciannya yakni empat SPPG di Sumenep, tiga SPPG di Jember, tiga SPPG di Banyuwangi, dua SPPG di Ngawi, dan dua SPPG di Bojonegoro. Sementara masing-masing satu SPPG berada di Nganjuk, Situbondo, dan Madiun.

Meski demikian, Emil mengungkapkan bahwa salah satu SPPG yang tercantum dalam daftar tersebut kemungkinan tidak melakukan pelanggaran. Unit layanan yang dimaksud adalah SPPG Cangkriman di Kabupaten Nganjuk, yang saat ini masih menunggu peninjauan ulang oleh Satgas BGN.

“Itu 17 SPPG yang sudah di-suspend BGN. Namun satu SPPG yang di Nganjuk yakni SPPG Cangkriman itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan,” terangnya.

Emil menegaskan bahwa status suspend bukan berarti penutupan permanen. SPPG yang dihentikan sementara masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi, selama pengelola bersedia melakukan pembenahan menyeluruh dan mengikuti standar kualitas yang ditetapkan oleh BGN.

“Bisa, asal ada pembenahan menyeluruh, dan ada quality control dari BGN yang memantau,” tandas Emil. (*)

Editor : Rizqi Ardian