Warga Kelurahan Lumpur di Gresik Keluhkan Bansos Pemerintah tidak Tepat Sasaran
Ratusan warga miskin yang seharsunya menerima bansos justru tidak dapat. Sementara warga yang terbilang mampu justru dapat bansos.
GRESIK, SJP—Warga Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, mengeluhkan bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran. Warga menilai, ada yang janggal dalam pendataan keluarga penerima manfaat (KPM).
Pendataan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai tidak tepat sasaran.
"Sering kali pengajuan-pengajuan bansos yang seharusnya ke RT dilanjutkan ke kelurahan. Namun ternyata tidak memiliki kewenangan. Ini menjadi keluhan seluruh RT," ucap Mamat, salah satu warga Kelurahan Lumpur, Kamis (10/7/2025).
Pria yang pernah menjabat sebagai ketua RT setempat itu mengatakan, pemerintah menghadirkan program bansos untuk membantu kesejahteraan warga tidak mampu. Namun fakta di lapangan dinilai berbeda.
Sebab, bansos PKH justru diterima oleh warga yang berkecukupan dengan anggota keluarga yang sudah aktif bekerja. Rumah mereka pun dianggap sangat layak dan terbilang orang mampu secara ekonomi.
"Sedangkan warga lainnya dengan kondisi janda, fakir, miskin, tetapi tidak masuk data bansos," jelas Mamat yang saat ini menjabat sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
Mamat mengungkapkan, dirinya sudah sering mengajukan beberapa nama sebagai penerima bansos. Namun upayanya tidak kunjung menuai hasil. Sedangkan dalam satu RT ada sekitar 45 orang yang dinilai miskin dan berhak mendapatkan bansos.
Sementara di Kelurahan Lumpur, ungkap Mamat, tercatat ada sebanyak 22 lingkungan RT. Sehingga ada ratusan warga miskin yang belum tercatat sebagai KPM bansos.
"Kita bersama kelurahan juga sudah sering mengajukan nama, tapi tidak ada informasi lebih lanjut," tambahnya.
Di lain pihak, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Lumpur, Johni Sukwanto menjelaskan bahwa pendataan KPM dilakukan oleh pendamping PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun dia tidak memungkiri bahwa pihak kelurahan sering mendapat aduan warga soal penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.
"Istilahnya kementerian ini mempunyai perwakilan di kecamatan untuk mendata penerima bansos. Istilahnya pendamping," ucapnya. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
