Tiga SPPG Polres Jombang Resmi Beroperasi
Saat ini telah berdiri tiga titik SPPG di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Jombang, yakni di wilayah Jombatan, Ngoro, dan Mojoagung. Proyeksi ke depan, wilayah hukum Polres Jombang akan diperkuat oleh total tujuh titik SPPG.
JOMBANG, SJP — Kepolisian Resor (Polres) Jombang resmi mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat.
Peresmian yang dipusatkan di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, pada Jumat (23/1/2026), menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan peresmian dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jombang, di antaranya Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Dansatradar 222 Ploso Letkol Lek Bayu Ardiansyah, serta Sekretaris Daerah Agus Purnomo.
Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, mengungkapkan bahwa saat ini telah berdiri tiga titik SPPG di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Jombang, yakni di wilayah Jombatan, Ngoro, dan Mojoagung. Proyeksi ke depan, wilayah hukum Polres Jombang akan diperkuat oleh total tujuh titik SPPG.
"Ini adalah manifestasi komitmen kami dalam menjamin asupan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan balita. Selain dimensi kesehatan, proyek ini juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan," ujar AKBP Ardi Kurniawan.
Aspek ekonomi yang dimaksud tercermin dalam pola rekrutmen dan rantai pasok penyerapan tenaga kerja, setiap unit SPPG mampu menyerap hingga 43 tenaga kerja lokal, pasokan pangan utama diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan distribusi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari 1.000 hingga ditargetkan mencapai 3.000 penerima manfaat per titik layanan.
Bupati Jombang, Warsubi, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Polri tersebut. Namun, ia memberikan catatan mengenai aspek keberlanjutan dan keamanan pangan.
Warsubi menegaskan bahwa seluruh proses produksi wajib mengacu pada standar Badan Gizi Nasional.
"Kualitas dan higienitas adalah harga mati. Mulai dari seleksi bahan baku hingga prosedur distribusi harus diawasi ketat guna memitigasi risiko kontaminasi atau keracunan makanan," tegas Warsubi.
Ia juga berharap sinergi antara SPPG dengan potensi desa dapat menciptakan ekosistem ekonomi sirkular, di mana kebutuhan pangan program ini dipenuhi langsung oleh petani dan produsen lokal Jombang.
Rangkaian acara diakhiri dengan peninjauan fasilitas dapur umum, mulai dari area sortasi bahan mentah hingga ruang pengemasan.
Sebagai simbol dimulainya operasional, Bupati Warsubi melepas secara resmi dua unit armada distribusi khusus yang dirancang untuk menjaga suhu dan kualitas makanan hingga ke tangan penerima. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?

