Jombang Masih Kekurangan 30 SPPG
Hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 67 unit SPPG telah beroperasi di seluruh wilayah Jombang. Namun, aspek keamanan pangan tetap menjadi persoalan. Sebab, dari 67 unit tersebut, baru 45 unit yang secara resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
JOMBANG, SJP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus memacu penguatan infrastruktur gizi melalui ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski mencatatkan progres signifikan dalam penurunan angka stunting, Pemkab mengakui masih terdapat celah kebutuhan sekitar 30 unit SPPG untuk mengaver puluhan ribu penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata.
Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Jombang, Warsubi, usai meresmikan tiga unit SPPG baru di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Jombang, Jumat (23/1/2026).
Hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 67 unit SPPG telah beroperasi di seluruh wilayah Jombang. Namun, aspek keamanan pangan tetap menjadi persoalan. Sebab, dari 67 unit tersebut, baru 45 unit yang secara resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Keberadaan 67 SPPG ini adalah capaian luar biasa, namun standarisasi tidak boleh ditawar. Sisanya saat ini masih dalam proses verifikasi ketat oleh Dinas Kesehatan," ujar Warsubi.
Pihaknya menekankan bahwa rantai pasok bahan pangan, khususnya komoditas protein seperti daging ayam, wajib berasal dari sumber bersertifikat guna menghindari risiko keamanan pangan nasional di tingkat lokal.
Masifnya pergerakan SPPG di Jombang berdampak linear terhadap statistik kesehatan daerah.
Berdasarkan data akhir 2026, prevalensi stunting di Jombang merosot tajam dari 4,46 persen menjadi 3,4 persen.
Keberhasilan ini menempatkan Jombang di posisi pertama di Regional 1 (Jawa, Bali, dan Sumatera). Sebagai apresiasi atas kinerja tersebut, pemerintah pusat memberikan ganjaran berupa dana insentif fiskal sebesar Rp6,49 miliar untuk penguatan penanganan stunting lebih lanjut.
Di balik ambisi pemenuhan gizi, Bupati Warsubi mendorong adanya integrasi ekonomi lokal.
Ia meminta SPPG di tiap kecamatan memprioritaskan penyerapan bahan pangan hasil produksi masyarakat sekitar, seperti sayuran, buah-buahan, hingga telur ayam.
Warsubi berharap sinergi antara program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih dapat menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang tangguh, sekaligus memastikan tidak ada lagi anak di Jombang yang terlewat dari jangkauan gizi berkualitas.
"Ini bukan sekadar program bagi-bagi makanan, tapi harus menjadi penggerak ekonomi sirkular. Rakyat menanam dan beternak, hasilnya diserap oleh SPPG setempat. Inilah esensi kesejahteraan berkelanjutan," pungkasnya. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
