Tak Terima DD Dipangkas, Ratusan Kades dan Perangkat Desa Luruk Kantor Bupati Mojokerto

MOJOKERTO, SJP — Gelombang perlawanan dari akar rumput terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mencapai puncak demonstrasi. 

Ratusan kepala desa dan perangkat desa yang yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai Pamong Majapahit mengepung kantor Bupati Mojokerto pada Rabu (24/12/2025).

Mereka memprotes kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 yang dinilai mencekik kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

Aksi yang dimulai sejak pagi tersebut sempat diwarnai kericuhan saat massa mencoba merangsek masuk ke area pendopo. 

Kekecewaan massa memuncak setelah audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto menemui jalan buntu (deadlock). 

Pemerintah daerah disebut bersikukuh tidak mengakomodasi dua tuntutan, yakni pengembalian besaran ADD dan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) terkait kepastian Penghasilan Tetap (Siltap).

Salah satu peserta aksi, secara gamblang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan fiskal Pemkab Mojokerto. 

Orator aksi yang menjabat sebagai kepala desa ini menegaskan bahwa jika kesejahteraan aparat pemerintah desa dipangkas, maka kewajiban membantu pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dihentikan.

"Jika ADD tidak dikembalikan, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto sepakat menolak melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Silakan Pemerintah Daerah menarik sendiri pajaknya langsung ke rakyat," tegas salah satu kades berinisial S tersebut. 

Ancaman ini disebutnya bukan sekadar gertakan. Massa juga mengancam akan melakukan pembangkangan terhadap seluruh program Pemkab Mojokerto dan memboikot setiap agenda kunjungan kerja Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, ke wilayah pedesaan.

Pantauan di lokasi, nampak spanduk bernada satir dan tajam seperti "Jangan Potong Gaji Kami" serta "Manusiakan Manusia" menghiasi gerbang kantor bupati. 

Para pendemo menilai, pemangkasan ADD secara drastis merupakan langkah regresif yang mengabaikan beban kerja pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.

"Kami tidak akan membubarkan diri sebelum Bupati turun langsung menemui kami dan memberikan jaminan hitam di atas putih. Ini bukan sekadar angka anggaran, ini soal martabat dan keberlangsungan hidup perangkat desa," tambahnya.

Kegagalan sekda dalam menjembatani aspirasi massa mengindikasikan adanya sumbatan komunikasi politik yang serius di internal Pemkab Mojokerto. 

Sementara itu, aparat kepolisian terus mempertebal barikade pengamanan di sekitar lokasi untuk mencegah bentrokan fisik yang lebih luas.

Hingga berita ini diturunkan, ratusan massa masih bertahan di depan kantor pemerintah dengan komitmen pendudukan hingga tuntutan mereka dipenuhi. 

Jika pemboikotan PBB benar-benar terjadi, Kabupaten Mojokerto terancam menghadapi krisis fiskal dan stagnasi pembangunan di tingkat desa pada tahun 2026 mendatang. (*) 

Editor: Syaiful Aries