Tahun 2023, Ribuan Warga Madiun Ingin Jadi TKI
Beberapa negara tujuan yang menjadi favorit para calon PMI asal Kabupaten Madiun diantaranya Hongkong, Taiwan dan Malaysia. Bukan hanya bekerja pada sektor informal, misalnya asisten rumah tangga, namun juga disektor formal, seperti perusahaan atau pabrik, dan perawat atau tenaga kesehatan.
Kabupaten Madiun, SJP - Ribuan warga Kabupaten Madiun, ingin menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI).
Ini menunjukkan, minat warga di Kabupaten Madiun untuk menjadi TKI terbilang cukup tinggi.
Utamanya dari wilayah Madiun selatan, yang populer dengan istilah kantong TKI. Yakni wilayah Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, dan Kecamatan Kebonsari.
"Banyak yang minat untuk kerja di luar negeri, pada tahun ini. Mungkin bisa jadi jumlahnya melebihi tahun 2022 lalu," kata Imam Nurwedi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, Senin (16/10/2023).
Data Disnakerperin Kabupaten Madiun, pada tahun 2022 lalu mencatat sebanyak 1.898 pekerja mirgan Indonesia (PMI).
Sedangkan pada tahun 2023, dari bulan Januari hingga September 2023, sudah ada 1.494 calon PMI yang sudah mendaftar.
"Tingginya minat ini, salah satunya karena sudah dibukanya lowongan kerja di 78 negara yang dulunya sempat tutup akibat pandemi Covid -19. Mungkin sampai akhir tahun ini, jumlahnya bisa sampai 2 ribu PMI," lanjutnya.
Selain itu, belum adanya kesesuaian job pada lowongan pekerjaan yang ada, dengan minat dari para pencari kerja.
Disisi lain, ada juga yang masih beranggapan bahwa dengan bekerja di luar negeri akan mendapat penghasilan yang lebih tinggi, daripada bekerja di dalam negeri.
"Banyak panggilan ke sana (luar negeri) karena memang perusahaan luar negeri mengakui profesionalisme dan etos kerja PMI Kabupaten Madiun itu dapat diandalkan," tambahnya.
Beberapa negara tujuan yang menjadi favorit para calon PMI asal Kabupaten Madiun diantaranya Hongkong, Taiwan dan Malaysia.
Bukan hanya bekerja pada sektor informal, misalnya asisten rumah tangga, namun juga disektor formal, seperti perusahaan atau pabrik, dan perawat atau tenaga kesehatan.
"Yang penting legalitasnya dapat dipercaya. Kita tidak minta, misalkan terjadi apa apa kalau legal pemerintah bisa membantu, karena legal dan pemerintah memiliki data yang jelas," pungkasnya. (*)
Editor : Queen Ve
What's Your Reaction?
