Seluruh Fraksi DPRD Jombang Beri Catatan pada Rancangan RPJMD 2025-2030

JOMBANG, SJP—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Jombang tentang nota penjelasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2030, Senin (16/6/2025). 

Seluruh fraksi memberikan catatan khusus dan masukan detail dalam rapat paripurna tersebut. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji dan dihadiri Bupati Jombang Warsubi serta Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji membuka langsung rapat paripurna dan dilanjutkan mendengarkan pandangan umum masing-masing fraksi. 

Pandangan pertama dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Maya Novita. Dia menyebut, iklim investasi di Kabupaten Jombang semakin meningkat ditambah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. 

Kondisi tersebut membuka peluang usaha yang dapat dijadikan harapan bagi para tenaga kerja. Membuka peluang menyerap tenaga kerja bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

“SDM yang mumpuni dapat menjadi nilai tawar. Sehingga mampu bersaing pada era global seperti sekarang ini,” ucap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jombang itu. 

Sementara, dari Fraksi PKB yang disampaikan oleh Kartiyono. Dia menyebut, Pemkab Jombang tahun 2025-2030 harus menanggung beban yang tidak ringan di tengah kondisi keuangan negara yang tidak stabil. 

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik, terukur, dan realistis agar cita-cita bupati dan wakil bupati di dalam visi-misinya yaitu "Mewujudkan Jombang Maju Sejahtera untuk Semua" dapat terwujud dengan baik.

"Untuk itu FPKB Jombang meminta perencanaan ini harus disusun dengan lebih matang. Baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansinya," beber politisi yang akrab disapa Mas Yon itu. 

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Syaifulloh. Dia mengatakan, apabila memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bupati Jombang, semuanya terlihat baik. 

Tetapi, lanjutnya, masih bersifat umum dan menyeluruh. Apabila mengingat bahwa Jombang mempunyai keterbatasan di bidang sumber daya dan anggaran, maka diperlukan prioritas pembangunan yang pelaksanaannya dituangkan dalam APBD setiap tahun.  

"Setelah mencermati prioritas pembangunan sesuai pentahapan pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2030, kami dari FPDIP Jombang tidak melihat adanya tahapan yang konkret. Tetapi malah bersifat umum. Sehingga efektivitasnya menjadi sangat rendah di dalam menuju cita-cita seperti yang tertulis dalam visi misi bupati Jombang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menargetkan, untuk pembahasan RPJMD 2025-2030 tersebut akan dituntaskan pada akhir bulan Juni 2025.

“Selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan paripurna jawaban bupati dan terakhir PA fraksi. Targetnya pada akhir bulan ini insyaallah bisa segera selesai,” tutup ketua DPC PKB Jombang tersebut. (***)

Editor: Ali Wafa