Rakor Bahas Kendalikan Inflasi, Begini Arahan Bupati Mojokerto

Kabupaten Mojokerto, SJP - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara Hybrid di smart room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto pada Rabu (3/1/2024).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, juga turut diikuti para kepala daerah seluruh Indonesia dan Kementerian/Lembaga Terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memaparkan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Indonesia Pada Desember 2023 Secara Year-On-Year (YOY) Sebesar 2,61 Persen.

Terkait angka inflasi dapat terjaga dengan baik, Tito mengingatkan, semua pihak agar tidak lantas terlena. Pasalnya, di bulan Desember tahun 2023 masih ada kenaikan harga BBM, serta faktor kenaikan harga pada perayaan natal dan tahun baru.

“Faktor natal dan tahun baru yang membuat demand diberbagai sektor tinggi termasuk sektor wisata, transportasi, dan mobilitas masyarakat bergerak. kemudian ada juga acara tahun baru, malam tahun baru, banyak yang pesta, banyak yang makan, membuat pola demand meningkat. demand yang meningkat otomatis akan meningkatkan terjadi kenaikan harga," ujarnya.

Tito menyebut, ada dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni lapangan pekerjaan dan stabilisasi harga bahan pokok (bahan pangan). Isu ini mendominasi sebesar 60 persen dibanding isu lainnya. Hal tersebut, menimbulkan gejolak keamanan dan politik serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

"Pemda segera melakukan percepatan tanam sesuai komoditas masing-masing dalam rangka pengendalian inflasi. sudah mulai menentukan membuat program cepat tanam di daerah masing-masing sesuai dengan komoditas yang cocok di daerah itu," bebernya.

Menanggapi arahan dari Mendagri, Bupati Ikfina mengungkapkan, bahwa inflasi di Kabupaten Mojokerto masing di angka normal, akan tetapi dalam mengendalikan inflasi pemerintah pusat memantau terkait peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah masing-masing.

"Kita tidak mungkin bisa mengendalikan inflasi tapi kalau itu hanya Mojokerto saja, karena inflasi ini skalanya luas. nah maka yang dinilai adalah apa yang dilakukan oleh daerah dalam TPID dalam upaya pengendalian inflasi," kata dia.

Selain itu, Ikfina mengimbau agar satgas pangan, Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk saling berkoordinasi dalam memantau toko pangan kita (TPK) yang tersebar di beberapa pasar.

"Adanya Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (WULANDARI) di pasar Mojosari, jadi andalan Pemkab Mojokerto dalam menjual beras Bulog serta tentunya didukung aplikasi sederhana dalam memantau penjualan produk cukup pakai KTP," pungkas dia. (**)

Editor : Rizqi Ardian