Putus Rantai Ketergantungan Bansos, 300 Warga Jombang Diproyeksikan Kerja di SPPG dengan Gaji Rp2 Juta

JOMBANG, SJP — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi meluncurkan program 'Miskin Ekstrem Pasti Kerja' di Kabupaten Jombang, Senin (29/12/2025). 

Sebanyak 300 warga yang sebelumnya disebut terjerat kemiskinan ekstrem kini dinyatakan siap bekerja pasca-menyelesaikan pelatihan intensif, menandai pergeseran paradigma bantuan sosial dari konsumtif menjadi produktif.

Program nasional yang menargetkan pengentasan 10.000 warga miskin ekstrem di seluruh Indonesia ini menekankan pada kemandirian ekonomi. 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono, menegaskan bahwa kebijakan perlindungan sosial kini harus memiliki daya ungkit pemberdayaan.

"Setiap rupiah dari alokasi perlindungan sosial harus mengandung unsur pemberdayaan. Bantuan sosial hanyalah bantalan sementara, bukan tujuan akhir. Kita harus menghentikan ketergantungan masyarakat pada bantuan dan mendorong mereka menuju kemandirian," kata Nunung dalam peluncuran yang digelar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, pada Senin (29/12/2025). 

Para peserta program akan ditempatkan di sejumlah unit SPPG di wilayah Jombang, mencakup Kecamatan Ngoro, Diwek, dan Bareng. 

Dengan proyeksi upah sekitar Rp2 juta per bulan, angka ini secara signifikan melampaui garis kemiskinan ekstrem nasional yang berada pada kisaran Rp580.000 per kapita per bulan.

"Saudara-saudara bukan lagi kelompok miskin ekstrem. Jombang adalah bukti bahwa kemiskinan ekstrem dapat dihentikan melalui ekosistem yang sinergis, mulai dari pelatihan hingga penyerapan tenaga kerja yang terhubung dengan petani dan pedagang lokal," tambahnya.

Meski menunjukkan tren positif, tantangan besar masih membayangi. Data mencatat sekitar 18.915 penduduk usia produktif di satu wilayah desa yang tidak bekerja maupun bersekolah. 

Menanggapi hal ini, pemerintah berkomitmen memperkuat program Sekolah Rakyat guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Terpisah, Wakil Bupati Jombang, Salmanuddin Yazid menyatakan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Target kami adalah nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Saat ini, angka kemiskinan umum di Jombang berada di level 8,36 persen (107.818 jiwa), lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,5 persen. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Komitmen Pemkab Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi adalah menuntaskan masalah ini hingga ke akarnya," ujar wabup yang karib disapa Gus Salman itu.

Program ini diharapkan menjadi pilot project nasional yang membuktikan bahwa intervensi pemerintah yang tepat sasaran dan berbasis lapangan mampu mengubah beban sosial menjadi penggerak ekonomi daerah yang tangguh.

"Kami berkomitmen semaksimal mungkin mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries