Pupuk Subsidi Untuk Petani Di Jombang Turun Hampir 50 Persen Dari Kuota

Jombang, SJP - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Much Rony memberikan respon mengenai curhatan petani mengenai ketersediaan pupuk subsidi. 

Menurutnya, nilai Rp 14 Triliun untuk kebutuhan pupuk subsidi baru sekedar usulan.

Berdasar surat edaran yang pihaknya terima, kementrian pertanian baru sekedar mengusulkan anggaran. Mengenai realisasi anggaran kapan, pihak Dinas Pertanian (Disperta) Jombang belum mengetahui.

"Secara keseluruhan jatah pupuk se Indonesia memang turun, hampir 50 persen dari kuotanya," ungkap Much Rony kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).

Kalau sebelumnya 1 hektar bisa mendapat 150 kilogram, sekarang satu hektar hanya mendapat 140 kilogram. Kalau dibagi bata 100, dibagi tujuh ketemunya hanya 20 kilogram. 

"Saat ini secara kuota kurang," ujarnya.

Rony memastikan tidak ada pencoretan data penerima Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), saat ini pihak Dinas Pertanian menggunakan aplikasi.

"Sehingga jika ada data petani tidak cocok datanya, aplikasi akan menolak," tandasnya.

Perbandingan alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea Tahun 2020 sebanyak 36.117.000 kilogram, Tahun 2021 sebanyak 18.546.000 kilogram, Tahun 2022 sebanyak 26.499.000 kilogram, Tahun 2023 sebanyak 29.334.234 kilogram, dan Tahun 2024 sebanyak 14.704.000 kilogram.

Pupuk subsidi jenis NPK di Tahun 2020 sebanyak 19.280.000 kilogram, Tahun 2021 sebanyak 18.058.000 kilogram, Tahun 2022 sebanyak 14.064.000 kilogram, Tahun 2023 sebanyak 16.808.328 kilogram, dan Tahun 2024 sebanyak 10.094.000 kilogram.

Sebelumnya, beberapa petani di Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang meluapkan keluh kesah lantaran kesulitan untuk mendapatkan Pupuk Subsidi dari Pemerintah. 

Petani menilai, besaran anggaran yang digelontorkan pimpinan pusat sebesar Rp 14 Triliun untuk pupuk subsidi rupanya belum membawa pengaruh positif bagi petani di Jombang. (*)

editor: trisukma