Polemik Pembangunan KDMP di Sonoageng Nganjuk, Warga Soroti Lokasi, Kades Klaim Sesuai Prosedur

NGANJUK, SJP – Polemik pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lapangan sepak bola Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, terus bergulir. Setelah ratusan warga menyampaikan penolakan, Kepala Desa Sonoageng, Suharto, akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi.

Suharto membantah tudingan adanya manuver birokrasi maupun keputusan sepihak dalam pemanfaatan aset desa berupa lapangan sepak bola. Ia menegaskan seluruh tahapan perencanaan pembangunan KDMP telah melalui koordinasi lintas sektoral dan sesuai pedoman nasional.

“Kami tidak pernah mempersulit atau menutup diri. Semua usulan masyarakat tetap kami tampung dan kami laksanakan,” ujar Suharto dalam klarifikasi resmi, Rabu (7/1/2026).

Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah desa tidak pernah berkomunikasi dengan warga. Menurutnya, koordinasi telah dilakukan melalui tingkat RT, RW, serta lembaga desa terkait.

“Saya selalu menerima usulan dan berkoordinasi dengan warga. Kalau ada kabar saya tidak koordinasi, itu tidak benar,” tegasnya.

Terkait pengukuran lahan yang dilakukan sebelum adanya sosialisasi luas kepada warga, Suharto berdalih langkah tersebut bersifat teknis. Penentuan lokasi di lapangan sepak bola disebutnya didasarkan pada pertimbangan lokasi yang dinilai strategis sebagai aset desa.

“Penyampaian kepada masyarakat sudah kami lakukan. Fokus kami adalah tempat yang strategis,” imbuhnya.

Pemerintah Desa Sonoageng juga menegaskan bahwa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah digelar dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga Camat Prambon. Suharto pun membantah adanya konflik internal antara pemerintah desa dan warga.

“Tidak ada konflik internal. Penempatan lokasi itu murni karena faktor kelayakan aset desa yang tersedia,” katanya.

Namun, penjelasan pemerintah desa tersebut tidak sepenuhnya meredam keberatan warga. Pembina Pemuda Karang Taruna Desa Sonoageng, Iwan, menyampaikan bahwa penolakan warga bukan terhadap program KDMP, melainkan terhadap lokasi pembangunan yang dinilai tidak tepat dan minim komunikasi.

“Bukan menolak pendirian KDMP. Warga hanya meminta komunikasi yang jelas. Dari desa tidak ada penyampaian melalui RT dan RW, tahu-tahu langsung dibangun di lapangan sepak bola,” ujar Iwan.

Menurutnya, lapangan sepak bola selama ini menjadi sarana penting bagi pemuda dan anak-anak desa untuk berolahraga dan beraktivitas. Ia khawatir pembangunan tanpa kejelasan justru merugikan fasilitas publik desa.

“Kami tidak menolak, tapi minta surat pernyataan resmi, hitam di atas putih. Jangan sepihak seperti ini,” tegasnya.

Iwan menambahkan, Karang Taruna Desa Sonoageng pada prinsipnya mendukung pembangunan KDMP, asalkan tidak mengorbankan keberadaan lapangan sepak bola.

Penolakan warga memuncak pada Rabu (7/1/2026) pagi sekira pukul 08.00 WIB. Ratusan warga menggeruduk lapangan sepak bola dan dilanjutkan ke Balai Desa Sonoageng.

Pantauan di lokasi, aksi tersebut sempat diwarnai pencabutan patok kayu yang telah ditancapkan sebagai batas bangunan, meski kemudian dihentikan oleh warga lain karena dikhawatirkan berimplikasi hukum.

Sejumlah pemuda, tokoh masyarakat, hingga ibu-ibu turut berorasi menyampaikan kritik keras kepada pemerintah desa.

Koordinator warga, Suhadi, mengatakan penolakan muncul karena warga tidak mengetahui rencana pembangunan gedung KDMP di lapangan sepak bola.

“Awalnya ada material yang didrop di situ. Warga tidak tahu itu untuk apa. Ternyata untuk pembangunan gedung KDMP,” ungkap Suhadi.

Ia menegaskan warga mendukung penuh program pemerintah pusat, namun meminta lokasi pembangunan dipindahkan agar lapangan sepak bola tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

“Warga siap mendukung program Presiden. Tapi lokasinya jangan di situ. Harapan kami lapangan tetap utuh tanpa bangunan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian